.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto kekeh menolak rencana pembangunan kereta api (KA) yang melintasi Kota Makassar jika konstruksi relnya dibangun tanpa melayang (elevated). Penetapan lokasi (penlok) proyek KA segmen Makassar hasil kajian Pemprov Sulsel pun tegas akan ditolaknya.
"Penlok, coba mi. Tapi tetap saya tolak, pasti saya tolak. Pokoknya saya tolak, saya lindungi Makassar," tegas Danny saat dikonfirmasi Sabtu malam (15/7/2022).
Danny menilai konsep perencanaan kereta api segmen Makassar tidak sesuai perencanaan awal. Dia berdalih bukan menolak kehadiran kereta api di Makassar, namun konstruksi relnya harus elevated.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan kereta apinya saya tolak, tapi yang saya tolak kenapa tidak elevated. Dulu elevated sekarang tidak elevated. Biar dia tetapkan kalau saya keberatan," tuturnya.
Menurutnya jika rel KA segmen Makassar dibuat at grade (jalur darat) melanggar tata ruang. Bahkan dia menuding desain perencanaan at grade salah konsep jika ingin diterapkan di Makassar.
"Saya anggap kereta api kalau at grade itu salah desain, termasuk penentuan yang tidak pas. Saya tidak mau dirusak ini tata ruang kota," tegas Danny.
Danny heran lantaran di sejumlah wilayah rel kereta api elevated bisa dibangun, sementara di Kota Makassar terkesan dipersulit. Dengan alasan konstruksi elevated membutuhkan biaya yang besar.
"Kenapa Palembang bisa elevated, kenapa Medan bisa, Bandung juga elevated, Makassar dibilang mahal, kenapa di sana tidak, saya bilang dari awal kereta (di Makassar jalurnya) elevated," imbuhnya.
Selain itu, Danny juga mengomentari rencana Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang membangun lokasi stasiun di wilayah Lantebung. Menurutnya, daerah itu tidak sesuai dibangun stasiun sebab jauh dari akses jalan raya.
"Stasiun itu harus berdampingan dengan jalan besar, nah itu jalan kecil-kecil (Lantebung), pas ditanya kenapa, na bilang tidak ada alasannya harus di situ," paparnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengklaim telah merampungkan hasil kajian terkait penetapan lokasi proyek kereta api segmen Makassar. Namun hasil kajian menunggu persetujuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang sementara cuti haji.
"Tim kajian akan memberikan hasil kajian kepada Pak Gubernur. Tim kajian akan memberikan pertimbangan," ucap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb kepada detikSulsel, Jumat (8/7).
Iqbal menuturkan sesuai rencana penetapan lokasi, terdapat 121 bidang tanah dengan luas 36,5 hektare yang akan dibebaskan. Termasuk di dalamnya lahan milik Pemerintah Kota Makassar.
"Memang dari segi perencanaan sudah selesai. Tahapan persiapan itu produk akhirnya penlok (penetapan lokasi). Penentuan SK penlok dari Pak Gubernur. Untuk wilayah Makassar terdapat 4 kelurahan yang terdampak. Dan ada 4 pemilik lahan yang masih keberatan," paparnya.
(sar/tau)
