Desakan DPRD Makassar agar Pemprov Tuntaskan Penetapan Lahan Kereta Api

Desakan DPRD Makassar agar Pemprov Tuntaskan Penetapan Lahan Kereta Api

Tim detikSulsel - detikSulsel
Minggu, 10 Jul 2022 08:32 WIB
Rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Makassar
Rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Makassar terkait proyek kereta api (Foto: Darmawanti/detikSulsel)
Makassar -

DPRD Makassar mendesak Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mempercepat menuntaskan tahapan penetapan lokasi untuk proyek kereta api segmen Makassar. Ini lantaran dana pengadaan tanah sebesar Rp 1,2 triliun terancam ditarik pemerintah pusat jika tidak segera diserap.

"Segera tetapkan SK penloknya, baru pengadaan tanahnya, agar anggaran yang tersedia Rp 1,2 triliun khusus untuk pengadaan tanah (pembebasan lahan) itu tidak dialihkan," ucap Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Makassar yang dihadiri Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Jumat (8/7/2022).

Rudianto mewanti-wanti agar pembebasan ini jadi prioritas. Dia mengkhawatirkan anggaran pembebasan lahan Rp 1,2 triliun akan dialihkan ke proyek lain jika tidak ada kepastian penggunaan untuk pengadaan lahan. Efeknya jika tidak digunakan, proyek kereta api Makassar bisa saja tertunda bahkan tidak ada kepastian berlanjut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ada anggaran Rp 1,2 triliun tidak dipakai lalu kembali (ditarik oleh LMAN) lantas tidak ada jaminan akan kembali di tahun 2023, 2024, atau 2025 yang rugi siapa?, Lucu kalau kereta api hanya sampai Mandai (Maros), padahal rencananya kan kereta api Makassar-Parepare," bebernya.

Sehingga pihaknya kembali menegaskan agar Pemprov Sulsel mempercepat penetapan lokasi. Mestinya kata dia, konsep atau desain kereta api Makassar dipikirkan belakangan. Pembebasan lahan dulu yang diutamakan.

ADVERTISEMENT

"Konsep bagaimana kereta api, itu pembicaraan kedua setelah kita gunakan anggaran lahan. Selesaikan dulu pembebasan lahannnya," tegasnya.

Balai Kereta Ingatkan Pembebasan Lahan Pengaruhi Pencairan Dana Konstruksi

Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa mengingatkan agar tahapan pembebasan lahan mestinya segera dimulai dengan SK penetapan lokasi. Bila pembebasan lahan tidak segera diserap dananya maka uangnya akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Pagu anggaran disiapkan Rp 1,4 triliun kini menjadi Rp 1,2 triliun.

"Ketika anggaran sudah bergeser, tidak ada kepastian kelanjutan anggaran pembangunan di tahun selanjutnya. Itu sudah pasti. Saya khawatir judulnya (kereta api) Maros-Parepare, selamat tinggal Makassar," jelasnya.

Sehingga menurutnya, anggaran pengadaan tanah untuk proyek kereta api segmen Makassar ini harus dimanfaatkan Pemprov Sulsel. Ini lantaran pemerintah pusat telah menegaskan bila dana pembebasan lahan tidak terserap dengan baik berdampak pada pencairan dana konstruksi.

"Menteri Keuangan sudah jelas (sikapnya). Kalau tanahnya belum clear jangan pernah minta dana konstruksi," tukasnya.

Selengkapnya Pemprov Sulsel menunggu ASS yang cuti haji di halaman berikutnya.

Pemprov Sulsel Tunggu ASS Pulang dari Tanah Suci

Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengklaim hasil kajian terkait penetapan lokasi proyek kereta api segmen Makassar sudah rampung. Akan tetapi hasil kajian menunggu persetujuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang sementara cuti haji.

"Tim kajian akan memberikan hasil kajian kepada Pak Gubernur. Tim kajian akan memberikan pertimbangan," ucap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb kepada detikSulsel, Jumat (8/7).

Sesuai perencanaan penetapan lokasi, Iqbal menuturkan terdapat 121 bidang tanah dengan luas 36,5 hektare yang akan dibebaskan. Pembebasan lahan ini termasuk lahan milik Pemkot Makassar yang terdampak jalur kereta api Makassar.

"Memang dari segi perencanaan sudah selesai. Tahapan persiapan itu produk akhirnya penlok (penetapan lokasi). Penentuan SK penlok dari Pak Gubernur. Untuk wilayah Makassar terdapat 4 kelurahan yang terdampak. Dan ada 4 pemilik lahan yang masih keberatan," tukasnya.

Halaman 2 dari 2
(tau/asm)

Hide Ads