.webp)
Legislator DPRD Kabupaten Maros menyoroti tingginya biaya operasional yang digunakan perusahaan daerah (perusda) PT Bumi Maros Sejahtera yang mencapai Rp 600 juta. Sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dianggap minim.
Untuk PT Bumi Maros Sejahtera milik Pemda Maros ini mengelola berbagai macam sumber pendapatan daerah seperti pergudangan, pupuk, penangkaran benih padi, pengelolaan kantin dan minimarket dan parkir di rumah sakit daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Maros Rahmat Hidayat menilai Perusda Bumi Sejahtera beban pemerintah. Dana penyertaan modal yang disuntikkan ke dalam perusahaan ini ternyata banyak terpakai untuk biaya operasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan audit terakhir sisa Rp 400 juta, dan Rp 600 jutanya hanya dipakai untuk operasional saja," ucap Rahmat saat dikonfirmasi, Jumat (15/7/2022).
Anggota DPRD Maros lainnya Andi Rijal Abdullah beranggapan kontribusi PAD PT Bumi Maros Sejahtera sangat minim. Pihak legislatif pun meminta Pemkab Maros melakukan pemeriksaan internal soal hal ini.
"Yang pasti kita evaluasi, namanya evaluasi kan keseluruhannya baik itu penggunaan anggarannya, kinerjanya," imbunya.
Diketahui direksi dan dewan pengawas (dewas komisaris PT Bumi Maros Sejahtera dilantik pada Juli 2021 kemarin. Setahun berjalan, penyertaan modal senilai Rp 1 M yang dimasukkan ke dalam perusda ini dianggap tidak memberikan keuntungan bagi daerah.
"Diganti kan Sekda urusannya kan karena miliknya Pemda. Kita hanya meminta dievaluasi selama 1 tahun ini berjalan," terang dia.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam dalam mengaku pihaknya segera melakukan evaluasi secara keseluruhan kepada perusda milik Pemkab Maros.
"Kami cari tahu terlebih dahulu apa memang perusahaan daerahnya yang kurang bagus atau orang-orang di dalamnya, namun jika yang bermasalah itu orang yang ada di dalam, kita ganti saja," ucap Chaidir dalam keterangannya.
Respons PT Bumi Maros Sejahtera
Sementara Direktur Utama Perusda PT Bumi Maros Hermanto membantah tudingan pihaknya tidak bekerja dan tingginya beban biaya operasional dari penyertaan modal yang diberikan ke pihaknya senilai Rp 1 miliar.
"Teman-teman (DPRD) kalau tidak paham kerja kita pasti bertanya apa kerjanya ini," sebut Hermanto saat dikonfirmasi secara terpisah.
Menurutnya, ada belanja-belanja program seperti rehabilitasi dan perbaikan parkiran atau belanja pupuk yang dilakukan pihaknya masuk dalam biaya operasional. Hal inilah yang membuat biaya operasional mencapai sekitar Rp 600 juta.
Pihaknya juga berusaha melakukan kerjasama-kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mendapatkan pendapatan. Namun Hermanto tak membantah PAD Perusda yang dipimpinnya masih minim.
"Kontribusi PAD saat ini boleh dikatakan minumlah karena kan kami baru merintis tapi kalau semua ini berjalan kontribusi PAD daripada perusda akan jelas," paparnya.
Hermanto menegaskan tidak mempermasalahkan permintaan adanya permintaan evaluasi kepada pihaknya.
"Bagus kalau evaluasi karena ini bahan kontribusi buat kita," jelas Hermanto.
(sar/hmw)
