DPRD Bone menyoroti setoran Pasar Sentral Palakka Watampone yang masih Rp 0 alias nihil. DPRD kemudian membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami hal tersebut.
"DPRD akan mengawal beberapa temuan yang berulang seperti Pasar Sentral Palakka. Setiap tahun BPK memberikan rekomendasi pemilik kios membayar ke Pemda. Namun tidak ada sama sekali (Rp 0). Tidak ada pemilik kios yang mau membayar," kata Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan kepada detikSulsel, Rabu (13/7/2022).
Irwandi mengatakan masalah ini sudah berlarut-larut dan harus diselesaikan. Dia mengingatkan penting untuk menyelesaikan masalah temuan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau perlu kita akan bentuk pansus untuk menangani khusus persoalan ini. Saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin kami sudah sampaikan," sebutnya.
Irwandi menambahkan sepinya pengunjung di pasar sentral memang menjadi keluhan pedagang. Sebab, terminal saat ini tidak begitu berfungsi bahkan menjadi tempat pembuangan sampah.
"Pasar sentral ini kita menyampaikan supaya melakukan inovasi. Masyarakat mau membayar kalau ada aktivitas di pasar. Namun ini tidak berjalan. Kalau berjalan dengan baik pasti masyarakat bisa membayar," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Bone Andi Islamuddin mengakui pengelolaan pasar sentral belum maksimal. Sehingga hal ini akan dimaksimalkan dengan membentuk tim perikatan.
"Jadi masih banyak ruko belum terisi. Kita akan segera membentuk tim perikatan supaya ada kontribusi masuk di Pemkab Bone," ucapnya.
"Selain membentuk tim perikatan, terminal ini juga akan menjadi bahan diskusi agar segera difungsikan karena terminal ini bukan kewenangan daerah tapi pusat," imbuhnya.
(hmw/sar)