.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal menerima 15.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk ternak dari Pemerintah Pusat. Vaksin itu rencananya akan didistribusikan ke Kabupaten Toraja Utara (Torut) usai temuan 71 kerbau positif PMK.
"Tahap pertama akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.000 dosis vaksin," ungkap Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel Nurlina Saking kepada detikSulsel, Minggu (10/7/2022).
Vaksin itu tersebut ke depan akan didistribusikan ke wilayah rawan penularan PMK, utamanya Kabupaten Toraja Utara. Hanya saja pihaknya masih akan melakukan pemetaan untuk pembagian vaksin dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau vaksin ini kan belum (tiba) ini ya, dalam perjalanan dari Jakarta. Kami menunggu pemetaan dulu, berapa yang akan divaksin. Kan tidak boleh langsung didistribusikan semua langsung ke situ (Toraja Utara) semua," bebernya.
Sembari menunggu vaksin PMK datang, pihaknya juga akan mempersiapkan tim vaksinator. Personel yang akan melakukan vaksinasi terhadap ternak akan dilatih lebih dulu bekerja sama AIHSP (Australia Indonesia Health Security).
"Rencana juga akan ada pelatihan vaksinasi kerja sama dari AIHSP, program kerja sama dari Pemerintah Australia. Dan akan ada petugas tambahan untuk melakukan vaksinasi dan surveilans," ungkap Lina.
DPKH Sulsel juga telah menurunkan tim satgas crisis center kewaspadaan dini PMK ke Toraja Utara usai 71 kerbau terkonfirmasi positif PMK. Tim tersebut akan melakukan pelacakan (tracking) sumber penularan virus yang menjangkiti hewan ternak di wilayah itu.
"Jadi tujuan tracking lebih kepada itu kalau sudah ada kasus di suatu lokasi, tracking dilakukan untuk mengetahui pergerakan virus, untuk segera dilokalisir," ucapnya.
Pihkanya juga sudah mendistribusikan obat-obatan yang diperlukan, termasuk disinfektan, dan vitamin ke Torut sambil menunggu datangnya vaksin.
"Kami juga membawa obat dan disinfektan, antibiotik, vitamin. Sekarang kita sudah akan segera mendistribusikan vaksin ke sana," tandas Lina.
Untuk diketahui sebanyak 71 kerbau positif terpapar PMK dari hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros. Situasi ini sangat berimbas pada ritual adat adu kerbau atau mappasilaga tedong kini dilarang, hingga sejumlah pedagang merugi karena tidak bisa menjual hewan ternak.
"Untuk sementara hentikan dulu kegiatan adu kerbau," ungkap Wakil Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Sabtu (9/7).
Dia beralasan karena ritual adat itu berpotensi jadi medium penularan. Makanya pelaksanaannya dilarang baik untuk pesta rambu solo maupun rambu tuka.
"Ya, karena itu juga (adu kerbau) bisa menjadi media penularan PMK bagi hewan ternak ini," tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Toraja Utara Lukas P Datubarri mengaku pemerintah daerah menyiapkan ganti rugi senilai Rp 10 juta untuk kerbau yang terpapar PMK. Syaratnya kerbau itu harus dimusnahkan atau dimatikan paksa.
"Iya kita akan berikan kompensasi Rp 10 juta. Tapi itu untuk peternak yang rela kerbaunya dimusnahkan karena terjangkit PMK," papar Lukas.
(sar/hmw)
