Penetapan Lokasi Kereta Api Makassar Tunggu ASS Pulang dari Tanah Suci

Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengklaim telah merampungkan hasil kajian terkait penetapan lokasi proyek kereta api segmen Makassar. Namun hasil kajian menunggu persetujuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang sementara cuti haji.

"Tim kajian akan memberikan hasil kajian kepada Pak Gubernur. Tim kajian akan memberikan pertimbangan," ucap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb kepada detikSulsel, Jumat (8/7/2022).

Iqbal menuturkan sesuai rencana penetapan lokasi, terdapat 121 bidang tanah dengan luas 36,5 hektare yang akan dibebaskan. Termasuk di dalamnya lahan milik Pemerintah Kota Makassar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang dari segi perencanaan sudah selesai. Tahapan persiapan itu produk akhirnya penlok (penetapan lokasi). Penentuan SK penlok dari Pak Gubernur. Untuk wilayah Makassar terdapat 4 kelurahan yang terdampak. Dan ada 4 pemilik lahan yang masih keberatan," paparnya.

Sementara, Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel Andi Amanna Gappa mengatakan bila SK penlok segmen Makassar telah ditetapkan maka pihaknya dapat segera menyelesaikan konflik pemilik lahan yang masih keberatan. Selain itu, juga bisa terbebas dari ancaman Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang akan mengalihkan dana pembebasan lahan.

"Kami butuh kepastian (SK Penlok). Kalau memang ini mau diselesaikan (pemilik lahan yang keberatan) kita tinggal mengkonfirmasi dengan pemilik lahan, karena mereka ini sisa menunggu untuk dibayar (uang ganti untung)," ucapnya.

Amanna menegaskan tahun ini merupakan tahun terakhir bagi Pemprov Sulsel dapat menggunakan anggaran dari pusat untuk pembebasan lahan kereta api segmen Makassar. Sebab tahun depan anggaran akan berfokus pada konstruksi pembangunan.

"Manfaatkan dulu ini (dana pembebasan lahan) secara optimal karena 2023 itu terakhir. Nanti 2024 kita sibuk dengan kegiatan pemilu makanya tidak ada lagi ruang fiskal. Ini momentum terakhir buat Kota Makassar," jelasnya.