.webp)
Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2022 dikritik DPRD Sulsel lantaran realisasinya cuma 32%. Tender proyek Pemprov yang lamban dinilai jadi faktor penyebabnya rendahnya serapan APBD.
"Triwulan 1 dan triwulan 2 itu banyak yang masih berproses secara administrasi kegiatan lelangnya. Termasuk Dinas PUTR itu banyak kegiatan proyek maka terkendala proses administrasi sehingga lambat realisasinya," ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris kepada detikSulsel, Jumat (8/7/2022).
Proses tender di Pemprov Sulsel dinilai Arfandy terlalu lama. Ini lantaran tender semuanya satu pintu di Biro Barang dan Jasa. Sementara di sisi lain, Biro Barang dan Jasa punya SDM terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu ada tambahan SDM. Kalau tidak, pasti terhambat semua. Bayangkan kalau kegiatan kecil saja bertumpuk di situ, panitianya itu juga, terputar-putar," tuturnya.
Arfandy menuturkan saat rapat evaluasi realisasi pelaksanaan APBD, Pemprov mengeluhkan anggaran yang tak tersedia. Sehingga sulit dilakukan tender jika tak ada surat penyediaan dana (SPD).
"Ini yang selalu kita tanyakan, kenapa tidak ada dananya. Ini kan sudah direncanakan di APBD. Berarti Pemprov harus memperkuat komunikasi ke Kemenkeu untuk transfer dana pusat dan dengan Bapenda untuk pendanaan dari pendapatan daerah," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, realisasi APBD Sulsel hingga triwulan 2 tahun 2022 masih rendah. Hanya terserap sekitar 32,05% dari total anggaran Rp 9,2 triliun.
"Sampai dengan di triwulan kedua, serapan itu realisasinya 32,05%, fisiknya 33,99%," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Andi Darmawan Bintang kepada detikSulsel, Kamis (7/7).
Ada 2 OPD yang serapannya masih rendah sehingga masuk zona merah, yaitu UPT RSK Gigi dan Mulut dengan serapan anggaran 9,76% kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan realisasi 11,02%.
(tau/sar)
