Kantor ACT Sulsel Disegel Buntut Izin Pengumpulan Donasi Dicabut Kemensos

Kantor ACT Sulsel Disegel Buntut Izin Pengumpulan Donasi Dicabut Kemensos

Ibnu Munsir - detikSulsel
Jumat, 08 Jul 2022 17:37 WIB
PPATK blokir rekening ACT pada Rabu (6/7/2022) silam. Hal tersebut dilakukan lantaran banyaknya laporan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT.
Foto: Logo ACT (Dok. Istimewa)
Makassar -

Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar disegel. Penutupan ini menindaklanjuti keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pencabutan izin pengumpulan sumbangan terhadap lembaga filantropi tersebut.

"Baru kami terima salinan SK-nya. SK dari Kementerian (Kemensos). Jadi hari Senin baru kita datangi ke sana untuk pastikan mereka tidak beraktivitas. Karena kan dibekukan jadi tidak boleh ada aktivitasnya," ucap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Aulia Arsyad saat dikonfirmasi, Jumat (8/7/2022).

Pihaknya pun akan memastikan melakukan penyegelan Kantor ACT Sulsel yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar ini, Senin (11/7) pekan depan. Satpol PP Makassar akan diturunkan ke lokasi.


"Hari Senin, habis lebaran (Idul Adha) disegel sama Satpol. Kalau sudah dibekukan begini dan masih beraktivitas berarti ilegal ki," tuturnya.

Aulia pun menegaskan agar masyarakat tidak lagi menyalurkan donasi ke ACT Sulsel. Menyusul adanya penetapan dari Kemensos.

"Jadi diharapkan warga tidak menyumbang dulu di situ. Jangan mi dulu menyumbang," tegas Aulia.

Pihaknya akan kembali mengecek izin berkas ACT Sulsel. Dinsos Makassar belum memastikan penerbitan izinnya

"Makanya kita mau cek dulu dia terdaftarnya di pusat atau bagaimana. Siapa tau terdaftar di pusat terus buka cabang toh," sambungnya.

Selain itu mekanisme penghimpunan donasi lembaga filantropi itu pun akan ditelusuri lebih lanjut. Pasalnya selama ini Aulia mengaku pihaknya tidak langsung turun melakukan pengawasan terhadap penghimpunan sumbangan dan penyalurannya.

"Idealnya kan tetap harus melapor ke Dinsos setempat. Karena lembaga yang memungut sumbangan di Kota Makassar harus sepengetahuan Dinsos. Makanya kita akan cek semua berkasnya," tegas Aulia.

Untuk diketahui, pencabutan izin ACT ini setelah Kemensos menemukan adanya indikasi pelanggaran regulasi terhadap lembaga filantropi ini.

Pencabutan izin PUB ACT termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Surat pencabutan izin itu diteken Muhadjir Effendi (5/7).



Simak Video "Dituding Nikmati Dana ACT, Ini Bantahan Tegas Fauzi Baadilla"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/hmw)