.webp)
Legislator DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir meminta panitia seleksi (pansel) lelang direksi dan dewan pengawas (dewas) BUMD Makassar membuka dokumen penilaian peserta. Hal ini untuk meredam polemik adanya protes dari sejumlah peserta seleksi tersebut.
"Sampaikan saja ke publik bagaimana model penilaiannya, teknis, dan lainnya. Kan hal-hal itu yang dipertanyakan beberapa orang peserta. Saya pikir itu bukan dokumen rahasia, itu dokumen publik, dibuka saja," tutur Wahab saat dihubungi detikSulsel, Kamis (7/7/2022).
Dirinya mengaku memang belum mendapat adanya aduan yang masuk secara resmi ke DPRD Makassar terkait pelaksanaan seleksi jabatan BUMD Makassar. Namun Wahab tak menampik jika ada sejumlah peserta yang protes mempertanyakan hasil penilaiannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya sebaiknya dokumen hasil penilaian, ya buka aja di publik supaya tidak menimbulkan tanda tanya kan. Kalau dibuka kan tidak masalah, begini cara penilaiannya, ini hasil wawancara dan lainnya," tambahnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar ini pun siap memediasi polemik yang terjadi jika ada bukti pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi direksi dan dewas BUMD Makassar. Apalagi sampai saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya.
"Kalau ada bukti bahwa ada tindakan melanggar prosedural, melanggar regulasi mungkin saja kita bisa mendorong proses itu," ucap Wahab.
Hasil seleksi calon direksi dan dewas BUMD Makassar juga disorot menyusul adanya tim seleksi yang ikut dan lolos sebagai calon dewas BUMD. Timsel yang dimaksud yakni M Ansar yang juga Sekretaris Daerah Kota Makassar berada di urutan kedua dari 16 pelamar calon dewas PDAM Makassar dengan nilai 8,23.
Selain ketua timsel M Ansar sekaligus Sekda Kota Makassar, ada pula ketua pansel yang lolos seleksi yakni Andi Siswanta Attas selaku Kepala BKPSDM Makassar sebagai calon dewas di PD Pasar. Selain itu ada Kepala Badan Pendapatan Daerah Firman Pagarra sebagai Dewas PD Parkir Makassar Raya.
Selain itu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Makassar Zuhur Dg Ranca sebagai Dewas PD Terminal Makassar Metro. Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Roem Dewas PD Rumah Potong Hewan (RPH).
"Keterlibatan ASN di dewan pengawas itu mewakili owner pemerintah kota. Itu regulasi yang saya pahami waktu di perusda. Sehingga masuknya mereka itu perwakilan owner, sebagai badan pengawas," tutur Wahab.
"Setahu saya perwakilan pemerintah langsung ditunjuk wali kota di dewas pengawas. Itu hak prerogatif walikota sebagai owner menunjuk perwakilan dari eksekutif di dewan pengawas," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, salah satu peserta seleksi lelang jabatan yakni Natsar Desi meminta timsel mau pun pansel menunjukkan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang sebelumnya dilalui. Dia diketahui peserta calon direksi Perumda Air Minum (PDAM) Makassar yang berada di peringkat 11 dengan nilai akhir 7,41 dari 13 pelamar yang lolos seleksi.
"Ada beberapa tes yang harus muncul nilainya. Misalnya penilaian tentang keahlian, ujian tentang makalah, sampai kepada ujian terhadap wawancara yang dilakukan 7 orang tim penilai," ucap Natsar saat dikonfirmasi, Rabu (6/7).
Natsar juga mengancam pelaksanaan seleksi calon direksi dan dewas BUMD Makassar ke Ombusdman Perwakilan Sulsel. Apalagi dia beranggapan pengumuman hasil penilaian tidak transparan.
"Saya akan melapor ke Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk turun melakukan langkah penyelidikan," pungkasnya.
(sar/asm)
