Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkap rancangan APBD tahun 2023 masih harus dirasionalisasi. Pasalnya dari draf yang sudah disusun ada defisit mencapai Rp 900 miliar.
"Khusus 2023, karena kita masih minus. Kita minus atau defisit Rp 900 miliar. Itukan terlalu besar, walaupun bisa saja akan ditopang dengan silpa. Kalau kita begini terus tidak ada yang dibikin," tutur Danny saat dikonfirmasi, Senin malam (4/7/2022).
Makanya sejumlah program kegiatan yang ada dalam rancangan anggaran tersebut akan dipangkas demi efisiensi. Danny menargetkan penghematan anggaran dari proses rasionalisasi ini bisa mencapai Rp 300 miliar.
"Harus di-cut (dipangkas) minimal di-cut itu Rp 300 miliar. Tadi saya coba Rp 201 miliar hanya ada satu item dari tiga item besar. Saya yakin lebih dari Rp 300 miliar kita bisa hemat," ungkapnya.
Dirinya pun mendesak kepada sejumlah SKPD agar meninjau ulang program kegiatannya. Program kegiatan yang disusun harus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Saya ingin menyampaikan kita transparan, mengoreksi semua. Dan koreksi itu terbuka. Karena terkunci ini barang, terkunci di Bappeda, di BPKAD," tambahnya.
Ada pun sejumlah pos anggaran yang bisa dipangkas, misalnya perjalanan dinas. Termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) hingga kegiatan seminar-seminar yang dianggap tidak perlu.
"Pertama, Perjalanan dinas. Pasti saya akan potong, kedua efisiensi biaya yang menyangkut di Laskar Pelangi, yang ketiga bahan bakar. Keempat, proyek-proyek atau seminar yang dianggap tidak perlu. Misalnya seminar dalam kota, tidak jelas itu saya cut," papar Danny.
Pihaknya menargetkan rasionalisasi rancangan anggaran tahun 2023 bisa rampung dalam waktu dekat. Tiap SKPD diminta menyelesaikannya dalam 3 hari ke depan.
"Akan disusun tiga hari ini. Tiga hari ini di-cut semua langsung dirasionalisasi semua," pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dahlan mengatakan imbauan Wali Kota Makassar itu tengah diproses. Pihaknya akan melibatkan Inspektorat dan Bappeda untuk rasionalisasi anggaran.
"Kalau terkait rasionalisasi, kan sudah ada perintahnya Pak Wali (akan ditindaklanjuti) BPKAD, Inspektorat sama Bappeda. Itu mungkin dalam waktu dekat kita ketemu," tutur Dahlan saat dikonfirmasi, Senin malam (4/7).
Pihaknya pun akan mengumpulkan data terkait pos anggaran yang bisa dirasionalisasi. Semisal untuk biaya operasional BBM tiap kendaraan dinas yang kewenangannya berada di pihaknya.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Kabid (BPKAD) terkait dengan BBM karena datanya memang ada sama kami, di aset. Angka pastinya besok. Karena itu di wilayahnya BPKAD," tandasnya.
Simak Video "Danny Pomanto Dedikasi 'Anak Lorong' Untuk Kota Makassar"
(sar/asm)