.webp)
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulsel Arman Bausat pesimis bisa menyelesaikan 5 proyek rumah sakit (RS) regional hingga masa jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) berakhir. Anggaran yang terbatas jadi alasan sulit mewujudkan program prioritas Pemprov tersebut.
"Mungkin dari 5 agak sulit dipenuhi mengingat anggaran yang sangat terbatas. Sehingga mungkin maksimal 3 saja RS regional yang akan diselesaikan sampai akhir masa jabatan gubernur Sulsel," kata Arman Bausat dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Sulsel, Senin (4/7/2022).
Arman menambahkan saat ini pembangunan RS regional akan dibangun lagi di 2 titik. Termasuk yang saat ini sementara dibangun di Kabupaten Bone. Untuk RS regional ketiga belum ditetapkan lokasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RS regional kedua ada di Bone. Untuk RS regional ketiga belum ada kepastian akan dibangun di kabupaten mana," tuturnya.
Untuk pembangunan RS regional di Bone dianggarkan Rp 110 miliar untuk tahap pertama. Proyek ini sudah dilakukan groundbreaking. Sehingga diharapkan konstruksinya bisa dipacu bulan ini.
"Dan kita harapkan di akhir Desember 2022 ini, persentase fisik yang ditargetkan sudah 66 persen," jelas Arman.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Ady Ansar menilai keterbatasan anggaran tak bisa dijadikan alasan. Menurutnya, alokasi bantuan keuangan Pemprov ke kabupaten/kota bisa dialihkan untuk pembangunan RS regional yang sudah jadi program prioritas Pemprov.
"Bantuan keuangan ini sifatnya tidak wajib sehingga anggaran bantuan keuangan yang cukup besar itu bisa digunakan untuk membangun RS regional," tuturnya.
Pembangunan 5 RS regional harus diwujudkan karena sudah jadi produk perda. Sehingga keterbatasan anggaran tidak masuk akal kalau menjadi alasan sulit membangun 5 RS regional. Sehingga harus ada kepastian penyelesaian.
"Tidak masuk di pikiran saya pak kadis kesehatan mengatakan kemungkinan besar hanya 3 yang bisa diselesaikan. Saya tanya, kalau misalnya 5 rencananya, di mana saja. Kami hanya ingin mendapat gambaran, dengan waktu yang terbatas ini, di mana-mana lokasinya," tegasnya.
Anggota Komisi E lainnya Mangunsidi menuturkan pesimis 5 RS regional yang dijadikan pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) sebagai program prioritas. RS Hasri Ainun Habibie di Parepare tidak bisa sebenarnya diklaim sebagai RS Regional Pemprov karena tercatat sebagai aset Pemkot Parepare.
"Jadi saya sangat pesimis tahun depan ini akan ada lagi pembangunan RS regional. Jadi ini menjadi salah satu penilaian gubernur nanti di akhir masa jabatannya yang tidak bisa mencapai target sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam RPJMD," pungkasnya.
(tau/sar)
