.webp)
Dana pembebasan lahan proyek kereta api segmen Makassar sebesar Rp 1,4 triliun diminta pusat agar segera diserap. Jika Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak menyerap dana tersebut hingga Agustus, maka dana tersebut akan ditarik pusat untuk dialihkan ke proyek lain.
"Jadi ada rapat beberapa waktu lalu dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang mendanai pengadaan tanah. Disampaikan sampai dengan bulan Agustus, anggaran pengadaan tanah tidak diserap juga maka digunakan di tempat lain," ungkap Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Amanna Gappa ke detikSulsel, Kamis (30/6/2022).
Merujuk data yang diterima detikSulsel, trase Mandai (Maros)-Parangloe (Makassar) menelan dana Rp 1,4 triliun untuk pembebasan lahan. Untuk stasiun Mandai, lahannya menelan dana Rp 105 miliar, stasiun Parangloe Rp 143 miliar. Jalur utama Rp 1,042 triliun dan siding track Rp 129 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di rapat dulu, sudah disampaikan bahwa ada kebutuhan (dana pembebasan lahan) di tempat lain. Jadi bisa dialihkan jika kita lamban. Saat ini penetapan lokasi belum dilakukan," tutur Andi.
Andi menyayangkan pengadaan tanah saat ini lamban akibat penetapan lokasinya yang belum juga diputuskan. Padahal pihaknya selaku pemrakarsa sudah menyerahkan dokumen perencanaan ke gubernur. Penetapan lokasi menjadi kewenangan gubernur karena melintasi beberapa kabupaten/kota.
"Pembahasan inikan sudah panjang. Sudah berkali-kali dibahas. Nah, sekarang tahapan final itu tinggal ada penetapan dari gubernur," jelasnya.
Andi mengaku mengkhawatirkan bila dana pembebasan lahan diputuskan ditarik maka proyek kereta api Makassar ini menjadi tertunda dikerjakan. Sehingga Pemda harus segera menjadikan ini sebagai salah satu perhatian agar proyek ini jadi prioritas.
"Kalau dana pembebasan lahan dialihkan, yang pasti pelaksanaan pembangunan ke arah Makassar bakal terhambat," pungkasnya.
(tau/asm)
