Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) melantik 7 pejabat eselon II sesuai hasil lelang jabatan dan hasil mutasi. Namun masih ada 8 jabatan strategis Pemprov yang lowong karena masih diisi pelaksana tugas (Plt).
"Ya, kita butuh waktu lagi (mengisi jabatan yang kosong). Butuh waktu. Pokoknya kita tunggu," ungkap Andi Sudirman kepada wartawan, Senin (27/6/2022).
Sebanyak 8 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lowong usai dilakukan mutasi. Di antaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Ortala, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini termasuk 2 posisi hasil lelang jabatan yang masih menunggu jadwal pelantikan. Ada Inspektur Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. Untuk pelantikan pejabat hasil lelang ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah memberikan tenggat waktu hingga Agustus.
"Dinas Kesehatan dan Inspektorat itu besar. Nanti kita evaluasi," jelas Andi Sudirman.
Andi Sudirman Mutasi 6 Pejabat-Lantik 1 Hasil Lelang
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) melakukan pelantikan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Ada 7 pejabat yang dilantik.
Pejabat yang dimutasi di antaranya Imran Jausi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Kepala Biro Ortala Andi Mirna digeser menempati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sulkaf Latief dari Staf Ahli diberi posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian Kabiro Ekonomi dan Pembangunan Since Erna Lamba dimutasi menjadi Staf Ahli.
Lalu Kasatpol PP Sulsel Mujiono digeser jadi staf ahli. Kemudian Abdul Malik Faisal dari Kadis Koperasi dan UKM menjadi Staf Ahli.
Satu pejabat yang dilantik, Ardiles Saggaf dipromosi dari Sekdis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menjadi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
"Pelantikan ini melalui berbagai proses, dengan memberikan parameter kinerja kerja dari para OPD. Ini juga melalui banyak penilaian," pungkas Andi Sulaiman.
(tau/asm)