.webp)
Bupati Enrekang Muslimin Bando menilai aksi unjuk rasa sejumlah petani di Kecamatan Maiwa yang menolak ekspansi lahan sawit PTPN XIV tidak sepenuhnya mewakili keresahan warga. Dia justru beranggapan usaha PTPN membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
"Itu tidak sepenuhnya mewakili masyarakat Kecamatan Maiwa. Karena apa lagi yang mau di demo, solusi PTPN sudah sangat baik saya, karena banyak warga yang akan dipekerjakan, kalau sudah ada pabrik kelapa sawit di sini," ucap Muslimin kepada detikSulsel, Selasa (22/6/2022).
Atas dalih itu, Pemkab Enrekang mengeluarkan rekomendasi pembaharuan hak guna (HGU) seluas 3.267 hektare (Ha) untuk PTPN XIV. Lahan seluas 1.450 hektare yang sebelumnya sudah ditanam dan dikelola PTPN XIV membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Maiwa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah yang sudah bekerja di PTPN khususnya masyarakat Kecamatan Maiwa sebanyak 500 orang per hari dengan gaji per orang Rp 80 ribu, dan PTPN sudah mengeluarkan Rp 40 juta setiap harinya untuk gaji kepada masyarakat yang bekerja," urai dia.
Pekerjaan yang dilakukan di dalam wilayah lahan perkebunan sawit PTPN XIV di antaranya membabat rumput, menyemprot hama, memupuk, memanen sawit yang sudah siap produksi.
Dia beranggapan solusi yang diberikan PTPN sudah sangat baik. Dia meyakini leuang lapangan kerja bagi warga akan terbuka lebar seiring perluasan lahan kebun kelapa sawit akan di Kecamatan Maiwa.
"Solusi ini sangat baik yah menurut saya, karena banyak warga yang akan dipekerjakan," tuturnya.
Dia menambahkan, rencana PTPN membangun pabrik kelapa sawit setelah target pemanfaatan 3.000 hektar lahan sawit terpenuhi, akan lebih banyak lagi mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
"Terbukanya lahan plasma untuk masyarakat sekitar 10 ribu hektar, menyerap petani plasma dari daerah lain, serta membangkitkan lahan-lahan tidur yang belum berfungsi atau dimanfaatkan," tandas Muslimin.
Sebelumnya sejumlah petani yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) Enrekang berdemo menolak ekspansi lahan kelapa sawit oleh PTPN XIV di Kantor ATR/BPN, Senin (20/6). Dalam orasinya, mereka menyuarakan keresahan warga Kecamatan Maiwa yang kehilangan karena kebun digusur demi perluasan lahan kelapa sawit.
"Sudah ada ratusan hektar lahan garapan warga digusur di sana. Sebanyak 70 Kepala Keluarga (KK) yang kehilangan mata pencaharian karena kebunnya digusur untuk perkebunan kelapa sawit," kata Koordinator AMPU Enrekang, Rahmawati Karim, Selasa (21/6/2022).
Rahmawati mengungkapkan, PTPN XIV sudah mulai melakukan ekspansi lahan besar-besaran pada 2020 lalu. Hal itu didukung keluarnya rekomendasi dari Pemkab Enrekang mengenai perpanjangan HGU pada sebagian lahan kepada PTPN XIV.
Dari total HGU yang dimiliki sebelumnya seluas 5.230 Ha, diberikan rekomendasi perpanjangan seluas 3.000 Ha.
"Setelah Bupati mengeluarkan rekomendasi HGU, PTPN XIV langsung melakukan penggusuran. Ini membuat warga geram, karena sama sekali tidak ada koordinasi, seolah Bupati mendukung ekspansi sawit ini," ungkap Rahmawati.
Sementara Ketua AMPU Andi Zulfikar mengutarakan, dirinya bersama ratusan petani yang menjadi korban penggusuran sudah menyampaikan laporan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPD RI, DPR RI hingga ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
Hasilnya kata dia, aktivitas penggusuran dan ekspansi kelapa sawit yang dilakukan PTPN XIV dianggap ilegal dan melanggar hukum. Bahkan, Pemkab Enrekang telah disurati untuk membentuk tim inventaris untuk menelusuri hal tersebut. Namun hingga kini tim itu tak kunjung dibentuk Pemkab Enrekang.
"Kami sampai ke pusat bersama petani. Kemenkuham bahkan berpendapat kalau aktivitas PTPN di Enrekang melanggar hukum. Sementara DPRD Provinsi menyuruh Pemkab Enrekang segera membentuk tim inventaris, tapi sampai sekarang belum dibentuk," ungkap Zulkarnain.
"Ini sudah 6 bulan tim belum dibentuk. Tidak ada upaya Bupati untuk menghentikan aktivitas itu, hanya terus diiming-imingi kesejahteraan masyarakat padahal itu justru menyengsarakan masyarakat. Jadi jangan disalahkan masyarakat kalau dikemudian hari ada konflik horizontal yang terjadi di sana," lanjut Zulkarnain.
(sar/nvl)
