.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) BPK RI tahun 2021. Tahun sebelumnya, Pemprov Sulsel hanya opini meraih wajar dengan pengecualian (WDP).
"BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan," kata Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (10/6/2021).
Opini WTP yang diterima Pemprov Sulsel ini, adalah yang ke-11 kalinya. Pada LHP LKPD Pemprov Sulsel tahun 2020, Pemprov Sulsel mendapat WDP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pius Lustrilanang mengatakan, opini WTP itu didapatkan atas hasil pemeriksaan BPK RI yang menyebut penyajian laporan keuangan Pemprov Sulsel sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
"Diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dengan material," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dalam sambutannya menyebut predikat WTP ini diraih atas kerja sama banyak pihak. Terutama dari tim auditor internal.
"Ini tidak terlepas daripada perjuangan teman-teman, bersama teman-teman auditor internal yang terus berjibaku. Bahwa mereka ada yang begadang, termasuk gubernurnya sendiri," ujar ASS.
Selain itu, ASS mengatakan opini WTP ini membuktikan Pemprov Sulsel sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Sekaligus predikat WTP ini juga memicu semangat pejabat Pemprov Sulsel untuk bekerja lebih baik lagi.
"(Opini WTP) ini sangat penting, ini cerminan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mendapat trust dari masyarakat, investasi, dan dalam rangka pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santoso, para pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, serta OPD lingkup Pemprov Sulsel.
(asm/nvl)
