Kalimantan Tengah

Gubernur Kalteng Imbau Perusahaan Sawit Penuhi Hak Plasma Masyarakat

Erika Dyah - detikSulsel
Selasa, 31 Mei 2022 10:09 WIB
Pemprov Kalteng
Foto: Pemprov Kalteng
Jakarta -

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta seluruh perusahaan besar sawit (PBS) di wilayah Kalimantan Tengah segera memenuhi kewajiban plasma. Dengan adanya kewajiban ini, perusahaan perkebunan harus memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat.

Menurutnya, hal ini penting mengingat adanya permasalahan antara masyarakat dan kebun yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan perusahaan itu. Termasuk juga adanya wacana pemerintah pusat untuk melakukan audit perusahaan sawit.

Untuk itu, Sugianto mengarahkan pihak dinas terkait, seperti perkebunan, kehutanan, bidang hukum, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum.


"Kami menekankan pihak perusahaan sawit atau PBS lainnya untuk dapat segera merealisasikan plasma untuk masyarakat. Kami juga menyambut baik pemerintah pusat dalam upaya mengaudit perusahaan sawit, di mana di Kalteng juga melakukan upaya pengecekan tim terpadu. Apabila ada ditemukan yang melanggar hukum, akan ditindak tegas, kalau perlu kita cabut izinnya," tegas Sugianto dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).

Lebih lanjut, ia menerangkan jika terdapat konflik yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan, pihaknya akan mengecek dan memanggil pihak perusahaan. Serta mendengarkan aspirasi warga untuk mencermati secara utuh permasalahan yang terjadi.

"Kita akan kroscek dari perusahaan dan warga, tentu melihat dengan seksama mengenai permasalahannya. Intinya PBS harus dapat merealisasikan plasmanya, membantu masyarakat," ucap Sugianto.

Sugianto juga sempat menyinggung kisruh yang terjadi beberapa waktu lalu di group perusahaan Wilmar. Ia menyebutkan hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pihaknya. Sehingga Pemprov Kalteng bersama Pemkab Kotim dan Seruyan akan segera melakukan pengecekan untuk meninjau langsung.

"Saya sudah hubungi langsung Bupati Kotim dan Bupati Seruyan untuk mengkoordinasikan hal ini, nanti kami akan cek sama-sama kesana, bersama kepala daerah untuk menindaklanjuti informasi tersebut," tambahnya.

Ia menekankan pemerintah perlu hadir dalam hal apapun terkait dengan hak dan kepentingan masyarakat. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian melalui koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pihak terkait.

"Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, karena itu merupakan pengejawantahan dari tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan rakyat, terlebih selaku kepala daerah. Masyarakat juga harus menahan diri, sabar dan menyerahkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk upaya melakukan koordinasi dengan baik," pungkasnya.

(ega/ega)