Kecewa Forum Bone Selatan Gegara Gubernur Hanya Tunggu Pusat Soal Pemekaran

Kecewa Forum Bone Selatan Gegara Gubernur Hanya Tunggu Pusat Soal Pemekaran

Tim detikSulsel - detikSulsel
Selasa, 26 Apr 2022 07:00 WIB
Tugu Jusuf Kalla, salah satu ikon Kabupaten Bone
Tugu JK di Kabupaten Bone (Foto: Agung Pramono/detikSulsel)
Makassar -

Forum Pemekaran Bone Selatan mengaku kecewa dengan pernyataan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman karena hanya menunggu kebijakan pusat terkait pemekaran. Sikap Gubernur ini dinilai tak menunjukkan dukungan untuk percepatan pemekaran.

"Sebagai gubernur yang orang Bone mestinya tidak boleh pesimis tapi harus optimis. Kita kecewa," ungkap Ketua FPBS Andi Suadi kepada detikSulsel, Senin (25/4/2022).

Dia menyebut pernyataan Gubernur Sulsel membuat masyarakat Bone Selatan tak senang. Padahal pemekaran sudah lama diimpikan masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemekaran mendesak karena orang Bone Selatan kalau ke kota Watampone harus menempuh jarak 100 km lebih. Ini yang kita minta hanya pendekatan pelayanan. Tetap namanya Bone, Kabupaten Bone Selatan," jelasnya.

Suadi menyebut Gubernur mestinya berani mendukung pemekaran. Ikut proaktif membantu jangan hanya menunggu regulasi. Regulasi tidak boleh jadi penghalang bila untuk kepentingan rakyat.

ADVERTISEMENT

"Kalau pernyataannya (Gubernur Sulsel) begitu, pernyataan sudah pasti tidak mendukung pemekaran. Anda kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Semestinya harus pertegas (sikap). Gubernur harusnya menyatakan bahwa harga mati pemekaran Bone Selatan," tuturnya.

Untuk diketahui, pemekaran Bone Selatan terus digulirkan wacananya sejak 14 tahun lalu. Namun belum juga terealisasi dan senasib dengan rencana pemekaran Luwu Tengah yang juga belum terwujud.

"Kita tunggu saja kebijakan pusat (terkait pemekaran)," ungkap Gubernur Sulsel Andi Sudirman yang ditemui usai puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (25/4).

Andi Sudirman menegaskan persoalan pemekaran merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah pihaknya menanti sikap pemerintah pusat.

"Pokoknya kita ini perwakilan pemerintah pusat. Dan kewenangan (pemekaran) ada di pemerintah pusat," tukasnya.




(tau/hmw)

Hide Ads