.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) turut menyikapi usulan DPRD Sulsel untuk membentuk BUMD khusus outsourcing. BUMD khusus ini diusulkan menyiapkan tenaga outsourcing pengganti honorer yang akan dihapus Pemprov.
Usulan BUMD khusus outsourcing ini pertama kali dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle. BUMD khusus tersebut dinilai penting untuk membantu perekrutan SDM Pemprov Sulsel lewat mekanisme outsourcing.
"Kita sempat diskusikan ada semacam BUMD khusus yang mengurus itu, backup SDM untuk provinsi," ungkap Selle kepada detikSulsel, Rabu (20/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selle mengingatkan Pemprov Sulsel tahun depan tak ada lagi sistem honorer sesuai kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, untuk merekrut tenaga tambahan di luar ASN dan PPPK harus melalui sistem outsourcing.
"Sehingga BUMD ini dibentuk tujuannya agar untuk skema outsourcing tetap merekrut tenaga honorer yang selama ini sudah dipakai Pemprov dan punya keahlian," jelasnya.
Pemprov Sebut Pembentukan BUMD Khusus Perlu Konsultasi Kemendagri
Biro Perekonomian Sulsel merespons usulan DPRD Sulsel terkait pembentukan BUMD khusus untuk outsourcing. Pembentukan BUMD khusus ini dinilai perlu konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Usulan ini perlu dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menangani BUMD. Apakah bisa ada bentuk BUMD seperti itu?," ungkap Kepala Biro Perekonomian Setda Sulsel Since Erna Lamba di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (20/4).
Since menduga saat ini belum ada BUMD di Indonesia yang bisnisnya bergerak pada penyediaan tenaga kerja seperti outsourcing. Maka dari itu perlu melakukan konsultasi karena BUMD berkewajiban menyetor dividen setiap tahun ke Pemda.
"Kalau BUMD khusus untuk outsourcing ini saya belum pernah liat ada modelnya. Apalagi kalau BUMD outsourcing ini hanya mengakomodir honorer, terlalu kecil untuk dijadikan fokus bisnis," tuturnya.
Pemprov Kaji Kerja Sama Perseroda Rekrut Outsourcing
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menilai usulan DPRD Sulsel untuk membentuk BUMD khusus outsourcing dinilai tepat. Namun BKD Sulsel akan memprioritaskan skema perekrutan outsourcing dengan kerja sama Perseroda Sulsel.
"Sekarang ini lagi membicarakan dengan Perseroda Sulsel. Apakah Perseroda memiliki unit usaha pengelolaan outsourcing," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (20/4).
Imran menuturkan usulan Ketua Komisi A DPRD Sulsel untuk perekrutan tenaga outsourcing dikelola BUMD khusus sudah masuk perencanaan dan kajian. Untuk alih status dari honorer menjadi outsourcing nantinya memang kerja sama dengan pihak ketiga. Alih status ini lantaran tak boleh lagi ada skema honorer.
"Namun ini cukup melibatkan Perseroda nanti. Bayangan kami dengan manajemennya dikelola oleh Perusda, outsourcing punya peluang lebih besar. Tenaga outsourcing bisa saja ditempatkan di perusahaannya Perusda pada unit-unit usahanya," jelasnya.
(tau/hmw)
