Saran Pusat Agar Danny Berinovasi Capai Target Vaksinasi Lansia di Makassar

Saran Pusat Agar Danny Berinovasi Capai Target Vaksinasi Lansia di Makassar

Taufik Hasyim - detikSulsel
Jumat, 15 Apr 2022 07:00 WIB
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi
Jubir Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Makassar -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi usulan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto agar cakupan vaksinasi lansia tak lagi dijadikan indikator penentuan status PPKM. Kemenkes meminta Danny lebih berinovasi karena usulan tersebut dinilai tak sejalan dengan upaya pengendalian pandemi.

"Jadi vaksinasi lansia itu sudah dikaji untuk kita menuju pengendalian pandemi sehingga penting. Daerah diminta untuk membuat terobosan atau berinovasi terkait akselerasi (vaksinasi lansia)," ungkap Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada detikSulsel, Kamis (14/4/2022).

Nadia menyebut vaksinasi lansia ini memang menjadi prioritas pemerintah karena merupakan kelompok rentan dan berisiko. Kondisi itu menjadi alasan mengapa cakupan vaksinasi lansia dijadikan salah satu indikator penentuan status atau level PPKM suatu daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya. (tidak mungkin dicabut atau diturunkan target capaian vaksinasi lansia). Ini sudah masukan dan hasil diskusi para ahli. Kita ingin segera pandemi ini terkendali," tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes ini mengakui memang banyak kendala ditemui di lapangan sekaitan dengan vaksinasi lansia. Misalnya lansia karena keterbatasan fisiknya tidak bisa berjalan jauh sehingga layanan vaksin yang didekatkan. Dengan berbagai tantangan ini sehingga inovasi menjadi penting.

ADVERTISEMENT

"Termasuk (tantangannya) informasi hoax soal vaksin karena informasi belum diterima lengkap maka perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Juga bisa melakukan layanan door to door agar vaksinasi lansia lebih maksimal, lebih dekat ke lansia," tukasnya.

Sementara itu, Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 1, 2 dan booster di berbagai daerah dalam rangka perlindungan maksimum masyarakat terhadap COVID-19.

"Tercapainya herd immunity di semua daerah harus diupayakan bersama," jelasnya kepada detikSulsel, Kamis (14/4).

Prof Wiku menambahkan masyarakat lansia adalah kelompok berisiko bila tertular COVID. Apalagi bila lansia ini menderita komorbid dan vaksinasinya tidak lengkap.

"Untuk itu pemerintah daerah harus melindungi masyarakat dengan memastikan cakupan vaksinasi 1, 2 dan booster termasuk untuk kelompok rentan yaitu lansia," tuturnya.

Danny Minta Pemerintah Pusat Tak Jadikan Vaksinasi Lansia Indikator PPKM

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto meminta Pemerintah Pusat tidak menjadikan cakupan vaksinasi lansia sebagai indikator menentukan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pasalnya vaksinasi lansia diakui sulit direalisasikan.

"Kita lobi pemerintah pusat agar itu (capaian vaksinasi lansia) jangan dipertimbangkan (jadi penentu status PPKM)," ucap Danny saat dimintai keterangannya, Selasa malam (12/4/2022).

Dia mengaku status PPKM Kota Makassar harusnya level 1. Namun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendari) Nomor 21 Tahun 2022, Kota Makassar ditetapkan PPKM level 2.

"Kita (PPKM) Level 2, harusnya level 1. Cuma karena ada sedikit kriteria yang tidak masuk gara-gara (vaksinasi) lansia kita baru 45%," urai dia.

Sementara dalam Inmendagri ditetapkan PPKM akan dinaikkan statusnya jika vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis 1 kurang dari 60%. Sementara cakupan vaksinasi lansia di Kota Makassar belum mencapai ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah pusat tersebut.

Danny berdalih pihaknya sudah memaksimalkan layanan vaksinasi. Namun vaksinasi lansia disebut banyak terhambat karena persoalan gangguan kesehatannya, semisal kondisi tekanan darahnya belum memenuhi syarat untuk divaksin.

"Persoalan lansia, lagi-lagi bukan persoalan lansianya tidak mau, (tetapi) tekanan darahnya tidak mau," tegas Danny.

Atas kondisi itulah Danny bermaksud melobi pemerintah pusat tidak menjadikan cakupan vaksinasi lansia tidak jadi indikator status PPKM. Pasalnya situasinya dianggap kondisional.

"Karena itu (vaksinasi lansia belum penuhi ketentuan pusat) bukan salah kita. Itu kondisional," jelas Danny.




(tau/hmw)

Hide Ads