.webp)
"Kita lobi pemerintah pusat agar itu (capaian vaksinasi lansia) jangan dipertimbangkan (jadi penentu status PPKM)," beber dia saat ditemui, Selasa malam (12/4/2022).
Menurutnya Kota Makassar saat ini sudah seharusnya berada di PPKM level 1, namun pemerintah pusat menetapkan di PPKM level 2. Penetapan status PPKM level 2 Kota Makassar tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 21 Tahun 2022.
"Kita (PPKM) Level 2, harusnya level 1," keluh Danny.
Dia menyebutkan, Makassar berada di PPKM level 2 lantaran karena belum memenuhi ketentuan capaian vaksinasi lansia yang dipersyaratkan. Realisasinya masih rendah dari ketentuan pusat harus minimal 60% vaksinasi dosis 1.
"Cuma karena ada sedikit kriteria yang tidak masuk gara-gara (vaksinasi) lansia kita baru 45%," ungkapnya.
Kondisi Kesehatan Lansia Hambat Vaksinasi
Danny berdalih pihaknya sudah berupaya maksimal dalam menggenjot realisasi vaksinasi. Namun pelaksanaannya terhambat karena gangguan kesehatan yang dialami lansia.
"Persoalan lansia, lagi-lagi bukan persoalan lansianya tidak mau, (tetapi) tekanan darahnya tidak mau," sebut dia.
Atas kondisi itulah pihaknya ingin meminta pusat agar tidak menjadikan vaksinasi lansia indikator penentu status PPKM. Dia berdalih karena kondisi kesehatan yang dialami lansia.
"Karena itu (realisasi vaksinasi lansia masih rendah) bukan salah kita. Itu kondisional," beber Danny.
Realisasi Vaksinasi Lansia Dosis 1 Baru 50,54%
Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar hingga 12 April 2022, realisasi vaksinasi dosis 1 mencapai 95,03% dari target sasaran 1.102.330 warga di Makassar. Sedangkan capaian dosis 2 di angka 75,06%, dan booster terealisasi 11,99%.
Sementara khusus untuk vaksinasi lansia dosis 1 baru mencapai 50,54%. Sedangkan capaian dosis 2 baru terealisasi 42,96%, lalu booster lansia mencapai 10,97%.
Kepala Dinkes Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin mengaku akan melaporkan kondisi rendahnya realisasi vaksinasi lansia ini. Bahkan diminta agar tak jadi acuan penentu status PPKM karena sulit dimaksimalkan.
"Iya, kemarin saya lapor untuk melobi pusat, (agar) tidak dimasukkan (vaksinasi) lansia sebagai kategori untuk PPKM," ungkap Nursaidah kepada detikSulsel, Rabu (13/4).
Aturan Vaksinasi Tidak Bisa Ditawar Lagi
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar menyoroti rencana Wali Kota Makassar tersebut. Vaksinasi lansia harus tetap jalan.
"Intinya jangan dijadikan alasan orang lansia ini. Bagaimana caranya lansia ini dilakukan upaya-upaya persuasif," ucap Humas IDI Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin kepada detikSulsel, Rabu (13/4).
Menurutnya kebijakan vaksinasi sudah menjadi aturan yang tidak bisa ditawar lagi. Upaya itu sebagai bagian penanganan dan pengendalian COVID-19 yang dikaji ahli kesehatan.
"Kenapa pemerintah menegakkan aturan itu karena lansia ini orang yang bisa menularkan dan bisa ditularkan," tutur Wachyudi.
Dia tak menampik vaksinasi lansia memang sulit digenjot, kendati begitu bukan berati tidak bisa dilakukan. Pemerintah perlu mencoba terobosan baru dalam upaya mengakselerasi vaksinasi lansia.
"Jangan sampai keteledoran kecil berdampak besar di kemudian hari. Kita berharap agar pemerintah bisa tervaksin dengan lansia dengan cara persuasif. Vaksinasi wajib bagi semua. Itu tidak ada tawar menawar," tegasnya.
(sar/hmw)
