Nelayan Sulsel Kian Menjerit Gegara Solar Langka, Beli Wajib Ada Rekomendasi

Rahma Amin - detikSulsel
Jumat, 15 Apr 2022 02:31 WIB
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Tol Sidoarjo 54.612.48, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Pemerintah menetapkan Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter dan Biosolar Rp5.510 per liter, sementara jenis Pertamax harganya disesuaikan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni menjadi Rp 12.500 per liter dimana Pertamina masih menanggung selisih Rp3.500 dari harga keekonomiannya sebesar Rp16.000 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/rwa.
Ilustrasi pengisian solar di SPBU (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Makassar -

Kelangkaan solar bersubsidi membuat nelayan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kian menjerit karena tidak bisa melaut. Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel juga mengeluhkan aturan membeli solar harus ada rekomendasi dari OPD kabupaten/kota.

"Aktivitas melaut nelayan terhambat karena tidak memiliki bahan bakar untuk menghidupkan kapal. Solar ada, ingin membeli dibatasi dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi," kata Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Muhammad Yunus kepada detikSulsel, Kamis(14/4).

Yunus mengatakan kondisi ini bahkan sudah hampir dua bulan dirasakan para nelayan. Sementara kebijakan pemerintah agar nelayan mendapat akses untuk membeli solar sejauh ini dirasa terlalu berbelit-belit.


Diketahui berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Sulsel terkait pengendalian dan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT), bupati dan wali kota se-Sulsel diminta menerbitkan rekomendasi oleh OPD kabupaten/kota khususnya di sektor perikanan, usaha mikro, pertanian, transportasi dan pelayanan umum untuk pembelian JBT.

Kebijakan ini mengacu pada peraturan BPH Migas Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian JBT.

"Kita meminta, berharap kepada pemerintah agar kepada nelayan diberikan fasilitas, maksudnya kemudahan untuk mendapatkan itu (rekomendasi)," pinta Yunus.

Yunus mengatakan persoalan ini bukan saja menyangkut mata pencaharian dan pendapatan nelayan yang dirugikan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan pangan untuk masyarakat Sulsel yang terancam tidak terpenuhi jika nelayan tidak melaut.

"Kan itu kepentingan juga di ketahanan pangan. Artinya, minta kebijakan pemerintah agar semua baik. Nelayan dan masyarakat," ungkapnya.

Sementara saat ditanya soal BPH Migas yang menolak permohonan Dinas ESDM Sulsel adanya penambahan kuota solar, Yunus menilai hal tersebut lebih menyulitkan nelayan dan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada BBM jenis solar.

"Inikan kami (nelayan) tidak minta gratis. Kami mau membeli. Yah kalau tersedia harusnya tinggal diberikan saja. Jangan dipersulit. Bagaimana nasib kita, ini membahayakan nelayan,"tambahnya.

Dia meminta hal tersebut dipertimbangkan mengingat hampir semua daerah di Sulsel memiliki nelayan yang jumlahnya tidak sedikit.

"Di Sulsel semua daerah ada nelayan. Jumlahnya tidak sedikit, itu harus dipertimbangkan,"katanya.

Pertamina Tunggu Surat Tertulis BPH Migas

Senior Supervisor Communication Relations Pertamina Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan yang dikonfirmasi terpisah mengaku tidak ingin berasumsi terkait kuota tambahan yang diusulkan Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral(ESDM) yang ditolak BPH Migas.

"Sebenarnya kita belum bisa berasumsi. Itukan dari Dinas ESDM bersurat resmi, harusnya BPH migas juga menyampaikan secara tertulis. Karena kita belum mendapat informasi dari BPH Migas itu ditolak atau tidak,"katanya.

Taufik mengatakan jika BPH Migas menolak maka tentu ada dasar penolakannya mengingat kuota Sulsel sendiri untuk 2022 sesuai realisasi turun 9 persen dari tahun 2021.

"Sementara kita sekarang memang ada di fase pelonggaran masyarakat, kemudian peningkatan transportasi dan sebagainya yang pasti konsumsi itu meningkat. Kami mencatat peningkatan itu sampai 2 kali,"paparnya.

Walau begitu, Pertamina Sulawesi sebagai penyalur tetap akan mengikuti arahan pemerintah berapa pun jatah yang diberikan. "Kita ikut arahan pemerintah berapa pun kuota yang ditetapkan itu yang kita salurkan," ulasnya.

Diketahui, perbandingan kuota tahun 2022 dan realisasi 2021, solar JBT Sulsel untuk 24 kabupaten kota mendapat 453.394 KL di tahun 2022, jauh lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 501.752 KL. Artinya -9,6 persen dari konsumsi masyarakat.



Simak Video "Solar Langka di Labuhanbatu, Antrean di SPBU Bikin Lalin Macet Total"
[Gambas:Video 20detik]
(hmw/tau)