.webp)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai usulan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto agar vaksinasi lansia tak masuk indikator PPKM tidak sejalan dengan upaya pengendalian pandemi. Sehingga bila cakupan vaksinasi lansia rendah, daerah diminta berinovasi.
"Jadi vaksinasi lansia itu sudah dikaji untuk kita menuju pengendalian pandemi sehingga penting. Daerah diminta untuk membuat terobosan atau berinovasi terkait akselerasi (vaksinasi lansia)," ungkap Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada detikSulsel, Kamis (14/4/2022).
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes ini menegaskan vaksinasi lansia juga menjadi prioritas pemerintah sehingga kemudian strategi pemerintah untuk mengakselerasi capaian vaksinasi lansia dengan mengaitkan capaiannya dengan status atau level indikator PPKM suatu daerah. Seperti bila capaian vaksinasi masih di bawah 60% maka sulit untuk level 1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya. (tidak mungkin dicabut atau diturunkan target capaian vaksinasi lansia). Ini sudah masukan dan hasil diskusi para ahli. Kita ingin segera pandemi ini terkendali," tuturnya.
Sehingga memang tantangan untuk mengenjot vaksinasi lansia dengan melakukan berbagai inovasi. Apalagi banyak kendala di lapangan misalnya banyak lansia tidak bisa berjalan jauh karena keterbatasan fisik maka layanan vaksinasi harus didekatkan ke masyarakat.
"Termasuk informasi hoax soal vaksin karena informasi belum diterima lengkap maka perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Juga bisa melakukan layanan door to door agar vaksinasi lansia lebih maksimal, lebih dekat ke lansia," tukasnya.
Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 1, 2 dan booster di berbagai daerah dalam rangka perlindungan maksimum masyarakat terhadap COVID-19.
"Tercapainya herd immunity di semua daerah harus diupayakan bersama," bebernya kepada detikSulsel, Kamis (14/4).
Prof Wiku menambahkan masyarakat lansia adalah kelompok berisiko bila tertular COVID. Apalagi bila lansia ini menderita komorbid dan vaksinasinya tidak lengkap.
"Untuk itu pemerintah daerah harus melindungi masyarakat dengan memastikan cakupan vaksinasi 1, 2 dan booster termasuk untuk kelompok rentan yaitu lansia," tuturnya.
Untuk diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto keberatan vaksinasi lansia jadi indikator Pemerintah pusat menentukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia lantas meminta pusat mengubah ketentuan itu di tengah kesulitannya memacu realisasi vaksinasi kelompok rentan itu.
"Kita lobi pemerintah pusat agar itu (capaian vaksinasi lansia) jangan dipertimbangkan (jadi penentu status PPKM)," beber dia saat ditemui, Selasa malam (12/4/2022).
Menurutnya Kota Makassar saat ini sudah seharusnya berada di PPKM level 1, namun pemerintah pusat menetapkan di PPKM level 2. Penetapan status PPKM level 2 Kota Makassar tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 21 Tahun 2022.
"Kita (PPKM) Level 2, harusnya level 1," keluh Danny.
Dia menyebutkan, Makassar berada di PPKM level 2 lantaran karena belum memenuhi ketentuan capaian vaksinasi lansia yang dipersyaratkan. Realisasinya masih rendah dari ketentuan pusat harus minimal 60% vaksinasi dosis 1.
"Cuma karena ada sedikit kriteria yang tidak masuk gara-gara (vaksinasi) lansia kita baru 45%," ungkapnya.
(tau/sar)
