.webp)
Rencana Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ramdhan 'Danny' Pomanto menggelar balapan resmi untuk mengurai balap liar dinilai berbahaya dan ide konyol. Apalagi balapan itu dilaksanakan di Jalan AP Pettarani.
Terkait itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar pun turut berkomentar. BBPJN meminta Pemkot Makassar untuk mengkaji ulang rencana itu karena dinilai berbahaya dan penuh resiko.
"Kalau saya lihat itu, apa namanya, agak masih ragu," ucap Kepala Satker Jalan Metropolitan BBPJN XIII Makassar Malik saat dihubungi detikSulsel, Senin (11/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya Jalan AP Pettarani yang penuh dengan hambatan seperti adanya beberapa persimpangan, berbahaya untuk balapan. Selain itu ada titik temu antara Jalan AP Pettarani dengan sejumlah jalan lainnya.
"Itu (simpang jalan) harus diantisipasi yang tiba-tiba motor langsung menyelinap (masuk ke Jalan Pettarani). Itu kan bahaya, resikonya tinggi," beber dia.
Dia kemudian menekankan dengan kondisi demikian rekayasa lalu lintas (lalin) bakal sulit dilakukan jika Jalan AP Pettarani jadi lokasi balapan motor. Belum lagi ada tol layang yang jadi akses kendaraan mobil.
"Rekayasa lalu lintas di sana agak sulit, karena banyak jalan simpang yang memotong, ada juga jalan tol di atas," sebut Malik.
Sosiolog Sebut Rencana Balapan Pettarani Konyol
Kritik rencana menggelar balapan resmi di Jalan AP Pettarani untuk mengurai balapan liar juga muncul dari Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Sawedi Muhammad M.Sc. Dia menilai itu sebagai solusi yang konyol.
"Wali Kota Makassar telah mengalami disorientasi serius atau bahkan megalomaniac dalam membangun kota. Megalomaniac ini sangat parah karena menawarkan solusi konyol terhadap masalah serius yang dihadapi kota ini, dan solusi itu dianggap paling benar berdasarkan penilaian sendiri," ujar Sawedi kepada detikSulsel, Senin (11/4/2022).
Sawedi menegaskan tidak semua balapan liar diatasi dengan menyiapkan sirkuit atau arena balap. Apalagi sampai menjadikan jalanan protokol sebagai arena untuk memfasilitasi minat balap masyarakat.
"Apakah jalan Pettarani memenuhi syarat untuk arena balapan, bagaimana sekiranya ada yang kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia, siapa yang tanggung jawab," lanjutnya.
Balapan jika digelar di jalan protokol disebutnya akan berdampak luas. Salah satu yang paling dirasakan masyarakat ialah mengganggu aktivitas pengguna jalan.
"Jalan Pettarani itu jalan yang tidak pernah sepi, apalagi di bulan puasa. Selain itu, Pettarani di kelilingi oleh wilayah pemukiman. Penduduk pasti terganggu dengan suara motor yang sangat kencang," jelas Sawedi.
"Artinya, sangat memprihatinkan kalau seorang Wali Kota memberi solusi instan pada persoalan akut-menahun yang dialami kota ini, solusi yang justru akan mencelakakan warganya," sambungnya.
Program Kepemudaan Dinilai Belum Komprehensif
Sawedi mengatakan pembinaan anak-anak muda di Kota Makassar menjadi isu marjinal. Di sisi lain, OPD di lingkup Pemkot Makassar, khususnya yang menangani kepemudaan, tidak memiliki program komprehensif untuk mengatasi kenakalan remaja.
"Anak-anak ini sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap situasi berat yang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Bagi mereka, satu-satunya jalan untuk keluar dari kesumpekan ini adalah tawuran, balapan liar dan kenakalan lainnya," jelasnya.
Balapan liar hingga tawuran disebutnya sebagai bukti kegagalan kepemimpinan dari Pemkot. Utamanya dalam memulihkan berbagai penyakit sosial yang dihadapi warganya.
"Alih-alih menyembuhkan, pemkotnya ikut-ikutan sakit," sentilnya.
Danny Diminta Rumuskan Solusi Bersama
Solusi balapan liar dan kenakalan remaja lainnya dikatakan Sawedi harus dirumuskan secara menyeluruh dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini untuk menghindari solusi tiba masa tiba akal.
"Mereka harus dilibatkan secara terbuka dan partisipatif apa yang menjadi persoalan utama yang mereka hadapi dan mendiskusikan solusinya secara bersama-sama. Solusi top down yang sangat tiba masa tiba akal hendaknya dihindari," pungkasnya.
Dosen Sosiologi Unhas M Ramli AT juga menilai penggunaan jalan protokol sebagai arena balap menggambarkan pertumbuhan kota yang timpang. Di samping itu, tentunya ada risiko masalah sosial yang akan timbul.
"Pastilah akan ada resiko-resiko yang akan muncul berkaitan penggunaan fasilitas publik yang bukan peruntukannya. Misalnya saja akan ada kemungkinan rusaknya fasilitas publik, kecelakaan akibat prasarana yang tidak terstandarisasi, atau memicu perilaku berlalulintas yang tidak patut seperti kemungkinan adanya konvoi atau aksi-aksi balapan menuju lokasi pertandingan," paparnya.
Selain dampak jangka pendek, Ramli mengatakan akan ada dampak jangka panjang. Secara tidak sadar pemerintah mengajarkan pada generasi muda untuk menggunakan fasilitas publik bukan pada tempatnya.
Rencana Danny Bikin Balapan di Jalan AP Pettarani
Danny sebelumnya berencana menggelar kompetisi balapan resmi demi mengatasi aksi balap liar yang merajalela di Makassar. Lomba adu kecepatan ini rencana dilaksanakan di ruas Jalan AP Pettarani Makassar di waktu tengah malam selama Ramadan mulai pekan ini.
"Saya harap selain itu tak ada lagi balap liar di jalan dan saya undang anak-anak muda yang punya talenta balap ikut ini," tegas Danny saat dihubungi detikSulsel, Minggu (10/4).
Bahkan Danny mengaku sudah membicarakan rencananya ini ke Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto. Pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang direncanakan mulai Minggu dini hari (17/4).
"Saya sudah koordinasi juga dengan Kapolrestabes, beliau sudah setuju," kata dia.
(asm/hmw)
