.webp)
Rencana Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ramdhan 'Danny' Pomanto menggelar balapan resmi di Jalan AP Pettarani untuk mengurai balapan liar menuai kritik. Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Sawedi Muhammad M.Sc menilai itu sebagai solusi yang konyol.
"Wali Kota Makassar telah mengalami disorientasi serius atau bahkan megalomaniac dalam membangun kota. Megalomaniac ini sangat parah karena menawarkan solusi konyol terhadap masalah serius yang dihadapi kota ini, dan solusi itu dianggap paling benar berdasarkan penilaian sendiri," ujar Sawedi kepada detikSulsel, Senin (11/4/2022).
Menurut Sawedi tidak semua balapan liar solusinya dengan menyiapkan sirkuit atau arena balap. Apalagi sampai menjadikan jalanan protokol sebagai arena untuk memfasilitasi minat balap masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah jalan Pettarani memenuhi syarat untuk arena balapan, bagaimana sekiranya ada yang kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia, siapa yang tanggung jawab," lanjutnya.
Sawedi menilai Danny tidak memahami kondisi ril yang dihadapi anak-anak muda di kotanya. Sehingga solusi yang ditawarkan kemudian tidak solutif.
"Karena tidak memahami akar masalah, maka solusinya pasti short cut," ucapnya.
Sawedi lantas mengungkap jika digelar balapan di jalan protokol maka akan ada dampak sosial yang meluas. Salah satu yang paling dirasakan ialah mengganggu aktivitas pengguna jalan.
"Jalan Pettarani itu jalan yang tidak pernah sepi, apalagi di bulan puasa. Selain itu, Pettarani di kelilingi oleh wilayah pemukiman. Penduduk pasti terganggu dengan suara motor yang sangat kencang," tegas Sawedi.
"Artinya, sangat memprihatinkan kalau seorang Wali Kota memberi solusi instan pada persoalan akut-menahun yang dialami kota ini, solusi yang justru akan mencelakakan warganya," sambungnya.
Program Kepemudaan di Makassar Tidak Komprehensif
Lebih lanjut Sawedi mengatakan pembinaan anak-anak muda di Kota Makassar menjadi isu marjinal. Di sisi lain, OPD di lingkup Pemkot Makassar, khususnya yang menangani kepemudaan, tidak memiliki program komprehensif untuk mengatasi kenakalan remaja.
"Anak-anak ini sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap situasi berat yang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Bagi mereka, satu-satunya jalan untuk keluar dari kesumpekan ini adalah tawuran, balapan liar dan kenakalan lainnya," jelasnya.
Sawedi menambahkan balapan liar hingga tawuran antar anak-anak muda di Kota Makassar menandakan bukti kegagalan kepemimpinan dari Pemkot. Utamanya dalam memulihkan berbagai penyakit sosial yang dihadapi warganya.
"Alih-alih menyembuhkan, pemkotnya ikut-ikutan sakit," sentilnya.
Sawedi mengatakan ini bukan pertama kalinya fenomena meaglomaniac dari Danny Pomanto. Sejak dilantik, banyak program yang dilakukan yang memicu reaksi negatif dari publik.
"Misalnya rencana membangun mall pelayanan publik di Taman Macan, membangun jalan layang di atas pantai Losari, mengambil alih pembangunan stadion dari pemprov, isolasi bagi yang positif COVID-19 di kapal Umsini, dan pembelian G-Nose untuk tes COVID-19," sebut Sawedi.
Solusi Harus Dirumuskan Bersama
Adapun solusi balapan liar dan kenakalan remaja lainnya, Sawedi mengatakan harus dirumuskan secara menyeluruh dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini untuk menghindari solusi tiba masa tiba akal.
"Mereka harus dilibatkan secara terbuka dan partisipatif apa yang menjadi persoalan utama yang mereka hadapi dan mendiskusikan solusinya secara bersama-sama. Solusi top down yang sangat tiba masa tiba akal hendaknya dihindari," pungkasnya.
Sementara itu, Dosen Sosiologi Unhas, M Ramli AT mengatakan balapan resmi yang akan digelar Pemkot Makassar hanya akan menjadi solusi sementara. Tetapi untuk menciptakan keamanan kota di jalan, tentu itu perlu usaha lain yang lebih bersifat jangka panjang.
"Bagaimana pun, hobi balapan dengan balapan liar tidak sepenuhnya sama. Yang satu terkait aktualisasi diri dan yang lainnya terkait kebiasaan yang tumbuh dari perilaku tidak disiplin dan tidak peduli pada kepentingan pengguna jalan lain," jelas Ramli.
Selain itu, Ramli juga menjelaskan penggunaan jalan protokol sebagai arena balap menggambarkan pertumbuhan kota yang timpang. Di samping itu, tentunya ada risiko masalah sosial yang akan timbul.
"Pastilah akan ada resiko-resiko yang akan muncul berkaitan penggunaan fasilitas publik yang bukan peruntukannya. Misalnya saja akan ada kemungkinan rusaknya fasilitas publik, kecelakaan akibat prasarana yang tidak terstandarisasi, atau memicu perilaku berlalulintas yang tidak patut seperti kemungkinan adanya konvoi atau aksi-aksi balapan menuju lokasi pertandingan," jelasnya.
Selain dampak jangka pendek, Ramli mengatakan akan ada dampak jangka panjang. Secara tidak sadar pemerintah mengajarkan pada generasi muda untuk menggunakan fasilitas publik bukan pada tempatnya.
Meski begitu, dia memaklumi keputusan tersebut jika balapan ini sebagai pilihan sementara pihak berwajib yang kewalahan mengatasi balapan liar.
"Sembari menunggu tersedianya fasilitas yang lebih representative yang tengah disiapkan pemerintah kota. Karenanya kita berharap, jika ini jadi dilaksanakan, maka harus ada jaminan pemihakan pemerintah yang terutama pada keamanan dan kenyamanan warga umumnya," pungkasnya.
Niat Danny Bikin Balapan di Jalan AP Pettarani
Sebelumnya, Danny berencana menggelar kompetisi balapan resmi demi mengatasi aksi balap liar yang merajalela di Makassar. Lomba adu kecepatan ini rencana dilaksanakan di ruas Jalan AP Pettarani Makassar di waktu tengah malam selama Ramadan mulai pekan ini.
"Saya harap selain itu tak ada lagi balap liar di jalan dan saya undang anak-anak muda yang punya talenta balap ikut ini," tegas Danny saat dihubungi detikSulsel, Minggu (10/4).
Danny mengaku sudah membicarakan rencananya ini ke Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto. Pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang direncanakan mulai Minggu dini hari (17/4).
Rencana Pemkot Makassar ini disebut sudah mendapat persetujuan Kapolrestabes Makassar. Hanya saja ditekankan agar lampu penerangan di lokasi balapannya nanti dimaksimalkan.
"Saya sudah koordinasi juga dengan Kapolrestabes, beliau sudah setuju," lanjut dia.
(asm/nvl)
