.webp)
"APBD kita terbatas untuk kegiatan jalan. Tahun ini ada dana PEN salah satunya tersentuh itu Kecamatan Cenrana (Ruas Lamurukung Cenrana) sepanjang 2 kilometer yang tergabung di paket 3 PEN," kata Sekdis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Andi Zulfadli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPRD Bone, Selasa (5/4/2022).
Zulfadli mengungkapkan dana PEN belum cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sebab ruas jalan di wilayah Kabupaten Bone disebutnya sangat luas.
"Kalau ruas Desa Watu itu harus konstruksi beton. Belum ada diprogramkan biar setelah perubahan nanti. Yang pasti Kecamatan Cenrana itu tidak masuk zonasi pertambangan," tambahnya.
Cenrana sudah menjadi perhatian publik sejak viral aktivitas tambang yang mengancam kawasan situs Raja Bone. Di sisi lain, akibat aktivitas tambang yang berlebihan berdampak pada kerusakan jalan di sepanjang ruas Cenrana-Watu.
Selain itu, untuk perbaikan jalan yang rusak, warga di sana sampai mengumpulkan donasi untuk membeli material. Sejauh ini, tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Termasuk pihak penambang yang minim kontribusinya membantu perbaikan jalan disana.
Salah seorang warga dari Sompulolona Cenrana, Merdy mengatakan ruas jalan di Cenrana-Watu sudah rusak berat. Akibat kerusakan jalan itu, sudah sering kendaraan terbalik karena buruknya kondisi jalan.
"Sering terjadi banjir tetapi kondisi tidak pernah separah ini. Sekarang banyak muncul penambang pasir yang hanya berjarak beberapa meter dari ruas jalan," ucapnya.
Merdy menambahkan masyarakat Cenrana meminta jalan diperbaiki tahun ini. Mereka juga menuntut tambang yang ada di Cenrana dan Tellusiattinge ditutup.
"Karena biar sudah diperbaiki jalannya kalau tambang beroperasi tetap saja merusak. Sama halnya membuang anggaran," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Hamza saat menanggapi keinginan warga dengan meminta tuntutan itu dipertimbangkan dengan alasan kemanusiaan. Sebab kondisi jalan memang diakuinya sudah rusak parah.
"Apa yang disampaikan warga itu benar adanya. Tapi saya sudah berupaya mengusulkan perbaikan lewat forum dan beberapa kali pertemuan, namun karena persoalan anggaran, sehingga belum bisa terealisasi," ujarnya.
"Terkait tambang, tentu kami pemerintah tidak bisa hanya melihat satu sisi, memang tambang merusak jalan, namun juga merupakan kebutuhan pokok. Bagaimana bisa membangun tanpa tambang, bagaimana ekonomi jalan, belum lagi lapangan kerja dan banyak lagi dampak lain, olehnya saya kira ini perlu kita carikan solusi," paparnya.
Adapun RDPU yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bone Andi Suaedi melahirkan ditutup dengan melahirkan 3 rekomendasi. Pertama jalan sepanjang 1,5 km diharap menjadi prioritas pengerjaan pada 2023 nanti.
Pemerintah Kecamatan dan Desa juga diminta segera membuat pertemuan, mengumpulkan masyarakat Cenrana guna membahas dan mencari solusi terkait tuntutan. Selanjutnya meminta pihak pemerintah melalui dinas terkait segera menyelesaikan RTRW pertambangan tahun ini.
Diberitakan sebelumnya Masyarakat Cenrana, Bone yang menamakan dirinya sebagai Sompung Lolona Cenrana mengadu ke DPRD Bone. Aduan mereka sekaitan jalan yang rusak parah akibat aktivitas tambang.
"Kami meminta DPRD bertindak. Di Cenrana aktivitas tambang ilegal semakin marak. Dampaknya, kerusakan jalan semakin parah. Kami juga meminta perbaikan jalan supaya ruas Cenrana-Labotto menjadi prioritas," kata perwakilan Sompung Lolona Cenrana, Suardi Mappa kepada detikSulsel Selasa (8/3).
"Kami tidak menolak adanya tambang, tapi tolong dibatasi. Khusus di Nagauleng, hampir dipastikan kerusakan jalan di sana akibat aktivitas tambang. Apalagi setiap hari dilewati kendaraan truk," sambung Suardi.
(asm/nvl)
