Program Studi (Prodi) Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar (UNM) bakal mengulas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara soal serangan umum 1 Maret 1949. Mereka menghadirkan 4 ahli maupun pemerhati sejarah untuk membahas implikasinya terhadap pembelajaran sejarah.
"Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Belanda melancarkan agresi militer. Kejadian ini menjadi peristiwa penting dalam catatan sejarah Indonesia masa revolusi," kata Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah UNM Bustan, Sabtu (19/3/2022).
Keppres tersebut akan diulas melalui webinar bertajuk "Implikasi Keppres No 2 Tahun 2022 Terhadap Pembelajaran Sejarah" melalui virtual pada Selasa (22/3). Kegiatan ini bekerja sama dengan Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 dijadikan oleh pemerintah sebagai hari penegakan kedaulatan negara dari agresi militer Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. Hal ini dinilai erat kaitannya dengan sejarah perjuangan para pendahulu dalam menjaga kedaulatan bangsa.
"Akan tetapi Keppres Nomor 2 tahun 2022 ini menuai pro kontra salah satunya, tidak tercantumnya nama Pak Harto dalam Keppres tersebut. Keberadaan Keppres ini dengan naskah akademik menuai banyak pembicaraan terutama di kalangan pemerhati sejarah," jelas Bustan.
Sementara, Wakil Ketua III P3SI Bahri menyampaikan Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu diharapkan bisa menjadi rujukan dalam pembelajaran sejarah di sekolah dan perguruan tinggi.
Pembicara dan peserta yang akan ikut dalam kegiatan ini dinilai bisa memberikan berbagai perspektif terkait implikasi Keppres itu terhadap pembelajaran sejarah.
Adapun 4 pembicara yang dihadirkan di antaranya, Prof Dr Said Hamid Hasan, Prof Dr Susanto Zuhdi, Drs Agus Santoso, dan Drs La Malihu. Masing-masing akan mengulas Keppres Nomor 2 Tahun 2022 dengan materi yang berbeda.
"Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa, dosen, penggiat sejarah, dan umum yang ditargetkan berjumlah 1.000 orang," sebut Bahri.
(asm/nvl)