.webp)
Kadis Kominfo Sulsel, Amson Padolo menuturkan pemerintah saat ini mendorong percepatan implementasi Indonesia satu data. Namun ada sejumlah kendala yang dihadapi daerah.
"Mulai dari sisi SDM, kelembagaan, infrastruktur, kebijakan dan lainnya. Padahal penerapan Indonesia satu data inni merupakan amanah Perpres Nomor 39 Tahun 2019," ungkap Amson Padolo saat dihubungi detikSulsel usai Rakernas Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) yang membahas percepatan implementasi Indonesia Satu Data di Surabaya, Kamis (17/3/2022).
Amson menuturkan, ketersediaan SDM yang andal terkait pengelolaan data masih menjadi persoalan. Sehingga pihaknya berharap ada kebijakan dari Kemendagri, KemenPAN RB dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina Indonesia Satu Data terkait SDM ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak bisa kita pungkiri SDM yang kompeten dan bisa diandalkan masih jadi kelemahan di daerah. Ini kita harap bisa diberikan SDM yang andal dalam pengelolaan data," bebernya.
Dia menambahkan, pendanaan juga menjadi masalah yang menghambat percepatan implementasi penerapan Indonesia satu data. Hampir semua provinsi terhambat kurangnya pendanaan untuk mewujudkan program satu data.
"Ini sesuai evaluasi. Terkendala pendanaan karena tidak ada dana DAK untuk satu data," bebernya.
Kendala lain terkait kesiapan infrastruktur. Amson menuturkan masih banyak daerah yang belum siap. Bahkan beberapa provinsi dan kabupaten belum memiliki aplikasi satu data.
"Kita di Sulsel sudah siap dilaunching aplikasi Sulsel Satu Data. Ini sudah mendapat atensi BPS. Kita tetap minta BPS selaku pembina bisa membackup SDM yang andal nanti soal pengelolaannya," tuturnya.
Sebagai informasi, rakernas ini dilaksanakan untuk mewujudkan percepatan Indonesia satu data, dan dihadiri semua Kadis Kominfo seluruh Indonesia dan beberapa Kadis Kominfo kabupaten kota se-Indonesia.
"Rakernas bertujuan untuk percepatan penguatan Dinas Kominfo sebagai walidata guna mendukung terwujudnya satu data Indonesia," tukas Amson.
(tau/nvl)
