Adhyaksa Awards

Kusufi Esti Ridlian, Kepala Seksi D Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Papua, menghadirkan inovasi hukum berupa pemulihan hak bagi perempuan dan anak korban tindak pidana yang menyinergikan layanan medis, psikologis, hingga administratif. Hingga Juli 2025, tiga anak korban telah mendapatkan pendampingan menyeluruh. Terobosan ini juga telah berkembang menjadi Pos Pelayanan Akses Keadilan berbasis QR Code dengan dukungan lembaga nasional maupun internasional.

Esterina Nuswarjanti, Jaksa Ahli Madya di Kejari Yogyakarta, telah menangani 44 perkara Restorative Justice dalam empat tahun dengan 42 kasus berhasil diselesaikan lewat perdamaian. Pada Januari - Juli 2025 saja, ia menangani 18 perkara sekaligus membimbing tiga jaksa lain sebagai fasilitator restorative justice. Ia juga pernah mencatatkan prestasi sebagai jaksa fasilitator terbaik se-DIY tahun 2024.

Dalam 1,5 tahun di Kejari Bantaeng Sulawesi Selatan Andri Zulfikar telah berhasil menangani 8 perkara korupsi termasuk kasus yang melibatkan Ketua DPRD aktif dengan kerugian Rp 5 miliar. Pengusutan kasus ini memicu demonstrasi besar sehingga membuatnya harus diungsikan ke tempat yang aman. Selain itu, Andri juga berhasil memulihkan Rp 3,7 miliar ke kas negara.

Ryan Palasi, koordinator Kejati Jambi yang pernah menangani kasus kebakaran lahan sawit dan mendapat godaan suap miliaran rupiah yang ia tolak. Berhasil membuka kasus pembunuhan satu keluarga yang sudah terpendam selama tujuh tahun lamanya, dengan permintaan agar pelaku tidak dituntut hukuman mati, namun ia juga tegas menolak intervensi itu. Ryan juga melakukan pendampingan hukum proyek internet BAKTI Kominfo namun pendapatnya diabaikan yang kemudian menjadi kasus besar.

Raden Rara Putri Ayu Priamsari, Kasi Datun Kejari Kendal, melahirkan program Si JaDoel (Jaksa Edukasi Online) sebagai sarana edukasi hukum melalui konten singkat di media sosial yang dikemas ringan dan mudah dipahami masyarakat. Program ini mendapat respon positif, menjangkau ribuan penonton setiap pekan, bahkan membantu mencegah kasus perdata sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kendal.

Muhammad Rafiqan, jaksa kelahiran 1996, yang bertugas di Kejari Simeulue, menghadapi tantangan geografis ekstrem demi membuka akses hukum di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Ia menembus desa-desa terpencil yang tak memiliki akses internet, menyeberangi lautan dengan perahu nelayan hingga tetap menjalankan sosialisasi meski keterbatasan anggaran menghadang.