Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemprov DKI untuk meningkatkan pengawasan dan layanan dan tidak hanya imbauan soal penyebaran DBD.
DPRD Jabar mengkaji penggabungan 14 OPD menjadi tujuh, termasuk pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD. Pembahasan ditargetkan rampung 5 November 2026.
Anggaran Pokir DPRD NTB senilai Rp 120 miliar di APBD Perubahan 2026 dihapus setelah evaluasi. Program yang berjalan tetap dilanjutkan sesuai kesepakatan.
Pansus DPRD DKI Jakarta mencatat 3.401 pengaduan terkait masalah pertanahan. Mereka mendorong transparansi dan penyelesaian cepat melalui rencana aksi terpadu.