Isu politisasi kuasa kehakiman dalam UU MK, akomodasi koalisi politik dalam revisi UU Kementerian Negara, hingga ancaman kebebasan pers dalam RUU Penyiaran.
Beleg DPR menyetujui revisi RUU Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Begini respons Ketua KPU Mochammad Afifuddin.
Delapan partai sepakat bawa revisi UU Pilkada ke rapat paripurna, sementara PDIP menolak. Rapat pengambilan keputusan berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta.