DPR RI batal mengesahkan revisi UU Pilkada setelah aksi massa pada Kamis (22/8). Di sisi lain, KPU menyiapkan draf PKPU sesuai putusan MK untuk Pilkada 2024.
DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada menjadi Undang-Undang. Namun UU ini batal disahkan usai rapat ditunda karena kuorum tak tercapai.
Ipuk Fiestiandani dan Mujiono resmi mendapat rekomendasi dari PDIP. Rekomendasi ini diwakili Mujiono sebagai penerima surat resmi di kantor DPW PDIP Surabaya.