detikNews

MPR Terima Predikat WTP 15 Kali Berturut-turut dari BPK

Siti menyampaikan perolehan ini merupakan capaian WTP ke-15 secara berurut yang diraih Sekjen MPR.

Kamis, 18 Jul 2024 14:24 WIB

detikEdu

FSGI Tawarkan Solusi Kontrak Ketimbang Pecat Guru Honorer, Begini Skemanya

Ratusan guru honorer di Jakarta dipecat secara sepihak imbas perekrutan tidak sesuai aturan. Dibanding pemecatan, FSGI tawarkan solusi guru kontrak.

Kamis, 18 Jul 2024 12:00 WIB

detikSulsel

Eks Sekretaris Dinas Pariwisata Gorontalo Jadi Tersangka Korupsi Rp 812 Juta

Mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Gorontalo ditetapkan tersangka kasus korupsi proyek pengembangan obyek wisata Benteng Otanaha senilai Rp 812 juta.

Kamis, 18 Jul 2024 17:30 WIB

detikJateng

Tak Hanya KPK, Polda Jateng Juga Sedang Selidiki Dugaan Korupsi di Semarang

Tak hanya KPK yang sedang mengusut dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Polda Jateng juga tengah menyelidiki dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Semarang.

Kamis, 18 Jul 2024 21:54 WIB

detikFinance

Pemerintahan Baru Diusulkan Bikin Kementerian Urusan Haji, Umrah & Wakaf

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang menangani soal haji dan umrah serta wakaf.

Jumat, 19 Jul 2024 21:30 WIB

detikProperti

Masyarakat Gaji Rendah Bisa Punya Rumah di Bawah Rp 100 Juta, Asal....

Pengembang APERSI mengusulkan terbentuknya BP3 yang dapat membantu MBR mendapatkan rumah murah di bawah Rp 100 juta di pedesaan.

Jumat, 19 Jul 2024 13:00 WIB

detikJabar

Duh! Spanduk Calon hingga Bendera Parpol 'Invasi' Median Jalan Bandung

Pilkada 2024 memang masih beberapa bulan lagi. Tapi spanduk para calon pemimpin hingga bendera partai pengusungnya sudah bertebaran dimana-mana.

Jumat, 19 Jul 2024 17:16 WIB

detikBali

Terungkap Penyebab Kelebihan Tunjangan Anggota DPRD Kota Kupang Rp 670 Juta

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Ade Manafe, mengungkap penyebab kelebihan tunjangan anggota DPRD Kota Kupang mencapai Rp 670 juta.

Jumat, 19 Jul 2024 17:59 WIB

detikEdu

DPR Tegaskan Cleansing Guru Honorer Sebabkan Kekurangan Guru: Ganggu Proses Belajar

DPR menegaskan kebijakan cleansing guru honorer di Jakarta bisa sebabkan kekurangan guru. Akhirnya, kebijakan ini akan merugikan siswa.

Jumat, 19 Jul 2024 18:20 WIB

detikNews

Waka Komisi X DPR Nilai Cleansing Guru Honorer di Jakarta Terlalu Sadis

Dede Yusuf mengkritik kebijakan pemecatan seratusan guru honorer di DKI Jakarta secara sepihak melalui sistem 'cleansing' atau 'pembersihan'.

Sabtu, 20 Jul 2024 01:10 WIB