Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich dan Menko Kumham Imipas Yusril menilai perlu dibentuk RUU Keamanan Laut, yakni regulasi khusus yang mengatur tata kelola laut.
Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan mengusulkan rancangan undang-undang keamanan laut.
Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba akan diserahkan ke Baleg DPR RI dalam waktu satu atau dua hari ke depan.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.
Kementerian ATR/BPN luncurkan program ILASP untuk atasi tumpang tindih lahan di Indonesia. Kolaborasi antar kementerian diharapkan solusi jangka panjang.
Pakar Hukum Unair Prof Dr Sri Winarsi SH MH menyoroti RKUHP dan UU tentang Kejaksaan. Pasalnya menyebabkan tumpang tindih kebijakan antarlembaga hukum.