detikNews

DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Besok

Komisi VI DPR sepakat membawa Revisi UU BUMN ke rapat paripurna. Rapat paripurna akan digelar besok.

Rabu, 01 Okt 2025 17:53 WIB

detikProperti

Lika-liku Perjalanan Iuran Tapera Wajib untuk Pekerja yang Akhirnya Batal

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan UU Tapera, membebaskan pekerja dari kewajiban menabung. Revisi UU Tapera direncanakan pemerintah untuk penataan ulang.

Rabu, 01 Okt 2025 16:38 WIB

detikFinance

Ketua Komisi XI DPR Tepis Revisi UU P2SK Bakal Ganggu Independensi BI

"Apa yang dikhawatirkan? Kita nggak mengganggu independensi BI. Apa yang kita khawatirkan?," kata Misbakhun.

Rabu, 01 Okt 2025 14:43 WIB

detikFinance

RUU P2SK: Pengajuan Anggaran LPS Langsung ke Komisi XI DPR

Ke depannya LPS bisa langsung mengajukan anggaran ke DPR tanpa melalui Kementerian Keuangan.

Rabu, 01 Okt 2025 13:59 WIB

detikProperti

BP Tapera Bakal Ketemu Komite, Bahas Putusan MK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap UU Tapera, menyatakan perlu penataan ulang. BP Tapera akan koordinasi dengan komite Tapera terkait hal itu.

Rabu, 01 Okt 2025 11:52 WIB

detikNews

Di Hadapan Ratusan Guru, HNW Tegaskan Konstitusionalitas Pendidikan Islam

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pendidikan keagamaan, sebagai landasan konstitusi untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Rabu, 01 Okt 2025 11:15 WIB

detikProperti

Pemerintah Pastikan Revisi UU Tapera Usai MK Batalkan Pasal Wajib Iuran

Pemerintah dan DPR akan merevisi UU Tapera. Revisi tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU Perumahan.

Rabu, 01 Okt 2025 06:07 WIB

detikFinance

Isi RUU Perubahan P2SK: Atur Kripto, Asuransi hingga Perluas Peran BI

Pembahasan revisi UU P2SK oleh Komisi XI DPR RI telah selesai.

Selasa, 30 Sep 2025 17:02 WIB

detikNews

Pemerintah Pastikan Akan Revisi UU Tapera Usai Putusan MK

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah dan DPR akan melakukan revisi UU Tapera.

Selasa, 30 Sep 2025 15:59 WIB

detikFinance

Revisi UU BUMN: Kementerian Jadi Badan-Larangan Rangkap Jabatan Komisaris

Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.

Sabtu, 27 Sep 2025 09:01 WIB