Mendagri Tito telah menggelar rapat membahas pendanaan PSU pilkada. Dia mengatakan Papua yang semula mengajukan APBN, kini dinyatakan mampu pakai APBD.
KPU mengatakan sejumlah daerah di Papua yang belum merampungkan rekapitulasi Pilkada 2024. KPU mengatakan rekapitulasi terhambat karena masalah keamanan.
Bagi sejumlah partai politik, kepala daerah dipilih DPRD bakal menghemat biaya politik. Di sisi lain, sistem ini dianggap berjalan mundur ke era Orde Baru.