Sekretaris Ditjen Kesehatan Andi Saguni diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi RSUD Kolaka Timur. KPK mendalami perannya terkait Program Hasil Terbaik Cepat.
Kebijakan ini berlaku duluan untuk wajib pajak (WP) Badan dengan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender misalnya Agustus 2024 sampai Juli 2025.