Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke paripurna. Badan Haji akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam pidato pembukaan Muskernas AMPHURI di Yogyakarta Minggu (20/7/2025) Gus Irfan menyebut selama ini banyak kartel bermain dalam penyelenggaraan haji.
Komisi VIII DPR RI menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai masih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).