Media Inggris The Guardian menyebut Ibu Kota Nusantara berpotensi jadi "kota hantu". Otorita IKN menegaskan progres pembangunan dan dukungan masyarakat adat.
Partai NasDem usulkan Wapres Gibran berkantor di IKN untuk optimalisasi pembangunan. Namun, Menkeu Prasetyo menegaskan tidak ada rencana tersebut saat ini.
Komisi II DPR meminta pemerintah segera memastikan jumlah aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Mahkamah Konstitusi membatalkan hak atas tanah bagi investor di IKN, menegaskan HGU 190 tahun tidak berlaku. Pemerintah siapkan insentif baru untuk investasi.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus mendesak pemerintah pusat untuk memberikan diskresi dalam pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru demi keamanan dan pembangunan.