Pemkab Jember melakukan verifikasi data kemiskinan, menemukan ribuan penerima bansos tidak tepat sasaran. Upaya ini untuk perbaiki akurasi data kemiskinan.
Pemalsuan dokumen hingga data kependudukan di SPMB 2026 dapat dikenakan hukuman pidana. Kepolisian mengingatkan warga untuk melapor jika menemukan pelanggaran.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap bocornya data pelamar dalam proses pengadaan PJLP. Tiga pejabat dinonaktifkan akibat pelanggaran prosedur.
Kementerian ESDM dan BPS tandatangani MoU untuk pengolahan data subsidi energi. Kolaborasi ini mendukung kebijakan satu data nasional dan akurasi statistik.
Waka MPR Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya data akurat dan partisipasi aktif sektor kebudayaan dalam pembangunan nasional untuk hasil yang berkelanjutan.