.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tengah memverifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan warga kelompok desil 1 yang dimulai sejak pertengahan April lalu. Berdasarkan verifikasi faktual di lapangan, ditemukan ribuan warga mampu masih menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Pj Sekda Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman mengungkapkan, dari total target 97 ribu warga yang harus diverifikasi, petugas sudah berhasil memvalidasi sekitar 87 ribu data. Dari hasil penyisiran di lapangan, ditemukan fakta terkait banyaknya bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
"Dari 97 ribu data warga yang harus diverval di desil 1, sudah masuk sekitar 87 ribu atau sekitar 90 persen. Dari hasil verifikasi faktual di lapangan, memang ditemukan banyak penerima bantuan sosial yang berpotensi tidak tepat sasaran," katanya, Selasa (28/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Helmi, sejumlah temuan menunjukkan lemahnya data selama ini. Salah satunya adalah adanya 2.145 warga yang secara ekonomi terindikasi mampu, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sembako.
"Selain itu, ditemukan pula 9.352 data penerima yang ternyata sudah meninggal dunia," tambahnya.
Ketidaktepatan sasaran ini, kata dia, juga merambah pada sektor kesehatan. Helmi mencatat ada sekitar 9.559 orang yang dinilai mampu namun masih menikmati bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JK.
"Bahkan, terdapat 10.055 orang yang pengeluarannya sudah di atas standar kemiskinan Kabupaten Jember, yakni lebih dari Rp 470 ribu per kapita, namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan," paparnya.
"Ada juga 668 warga masuk kategori mampu namun tinggal di rumah tidak layak huni, serta 1.311 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi sudah tidak layak lagi menerima bantuan," imbuhnya.
Helmi menambahkan, ditemukan 9.358 warga yang pindah alamat atau tidak ditemukan keberadaannya, serta 7.964 ahli waris yang sudah berusia non-produktif di atas 60 tahun.
Helmi menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki kualitas data kemiskinan di Jember. "Kami akan tindaklanjuti dan perbaiki data kemiskinan ini," ungkapnya.
Hasil verval tersebut akan dianalisis secara mendalam bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Jember. Langkah ini dilakukan agar data yang diusulkan sebagai pembaruan DTKS benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
"Hasil ini akan kami analisa bersama BPS, dan nantinya akan diusulkan sebagai pembaruan data," pungkasnya.
(auh/hil)
