Sistem antrean haji akan diubah sesuai undang-undang. Dampaknya, akan ada gelombang protes karena beberapa daerah mengalami penambahan dan pengurangan kuota.
DPR dan Pemerintah setujui Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian lewat revisi UU haji dan umrah. Wekil Kepada BP Haji siap jalankan perintah UU.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid apresiasi progres persiapan Haji 1447H, termasuk peningkatan kuota petugas haji mahasiswa dan distribusi kartu Nusuk.
Kepala BP Haji dan Menteri Agama berbeda pendapat soal kuota haji 2026. Irfan menyebut potongan 50%, sementara Nasaruddin tidak mendengar isu tersebut.