Kawasan wisata Lembang mengalami alih fungsi lahan yang signifikan, mengancam vegetasi dan meningkatkan risiko bencana. Izin bangunan juga menjadi masalah.
Kawasan Lembang, tulang punggung pariwisata KBB, mengalami kerusakan parah. 70% lahan rusak, menyebabkan bencana banjir dan longsor. Pemerintah di kritik.
Walhi Kalteng melaporkan 12 perusahaan ke KLH dan Kemenhut atas dugaan kejahatan lingkungan. Mereka mendesak tindakan hukum untuk selamatkan lingkungan.
Pada 12 Mei 2025, banjir besar kembali melanda Samarinda. Hujan turun lebat sejak dini hari dan dalam waktu singkat, sebagian besar wilayah kota tergenang.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pengerahan TNI untuk pengamanan di Kejaksaaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejati).