Seorang advokat menggugat pemerintah RI ke PTUN. Ia meminta perubahan status bencana nasional untuk banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
SK Kemenkum RI terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat lagi ke PTUN Jakarta. Gugatan diajukan dua kader PDIP.
Warga menggugat putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Mereka khawatir dampaknya melemahkan akuntabilitas demokrasi dan legitimasi daerah.