Ketua Komisi 3 DPRD Medan, SP dan 3 anggota DPRD lain dipanggil jaksa soal dugaan peras pengusaha. SP sendiri pernah dipolisikan karena dugaan pemerasan juga.
Praktik penahanan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan kini resmi dilarang pemerintah. Kemnaker sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE).