"Jadi finalisasinya, bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antarnegara atau cross border," katanya.
Kemensos cabut 1,9 juta KPM dari penerima bansos 2025. Masyarakat dapat perbarui data DTKS untuk mencegah pencabutan. Cek dan daftar bansos dengan mudah.
Pengamat mengomentari soal kebijakan transfer data pribadi Indonesia-AS. Enggan pesimis, Dr Pratama Persadha justru menekankan nilai positif dari aturan ini.
Journaling menjadi kebiasaan sederhana yang bisa membantu kamu memahami diri sendiri, dan menyusun rencana dengan lebih realistis. Simak berikut panduannya.
Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa transfer data pribadi dalam kesepakatan RI-AS bertujuan melindungi data warga. Proses diawasi ketat sesuai hukum.