detikNewsMinggu, 22 Nov 2020 12:43 WIB

PPP Buktikan Prinsip Islam Tak Bisa Dipisahkan dari Partai

Prinsip keislaman dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan dari PPP.

detikNewsSenin, 16 Nov 2020 15:29 WIB

Nadiem: Pasal 65 UU Cipta Kerja Tak Ubah Prinsip Nirlaba Pendidikan

Mendikbud Nadiem menjelaskan Pasal 65 paragraf 2 tentang pendidikan di UU Cipta Kerja. Nadiem menegaskan Pasal 65 tak mengubah prinsip pengelolaan pendidikan.

detikNewsMinggu, 15 Nov 2020 16:41 WIB

Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol

Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan dukungannya terhadap RUU larangan dan pengawasan ketat terhadap peredaran Minuman Beralkohol.

detikFinanceRabu, 14 Okt 2020 22:30 WIB

Lewat UU Ciptaker, Generasi Muda Didorong Jadi Pelaku UMKM

Salah satu manfaat UU Cipta Kerja versi pemerintah yakni memberikan kemudahan dalam pemberian izin kepada pelaku UMKM.

detikNewsJumat, 09 Okt 2020 17:59 WIB

Jokowi Tegaskan UU Ciptaker Hanya Atur Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus

Jokowi bantah isu komersialisasi pendidikan dalam UU Ciptaker. Jokowi menegaskan izin pendidikan yang diatur dalam UU itu, hanya di kawasan ekonomi khusus.

detikNewsRabu, 07 Okt 2020 19:16 WIB

Menko Airlangga: Tak Ada Aturan soal Pendidikan di UU Cipta Kerja

Pemerintah menyatakan bahwa UU yang baru saja disahkan DPR ini tidak lagi mengatur soal pendidikan.

detikNewsSenin, 28 Sep 2020 11:27 WIB

Klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker, HNW: Alhamdulillah

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid apresiasi ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI yang ikut perjuangkan penghapusan klaster pendidikan di RUU Ciptaker.

detikNewsJumat, 25 Sep 2020 22:47 WIB

Waket MPR Apresiasi Pencabutan Klaster Pendidikan dari RUU Ciptaker

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

detikNewsRabu, 02 Sep 2020 10:26 WIB

Wakil Ketua MPR: RUU Cipta Kerja Tak Sesuai dengan UU Pesantren

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menolak sejumlah sanksi pidana RUU Ciptaker yang berpotensi mengkriminalisasi penyelenggara pendidikan pesantren.