Kesepakatan dagang RI-AS memicu sorotan, khususnya terkait kedaulatan pangan dan integritas halal. Pengawasan ketat dan komunikasi publik perlu jadi solusi.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mufti Mubarok buka suara soal produk asal Amerika Serikat (AS) tak perlu label halal dari Pemerintah Indonesia.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti perjanjian dagang Indonesia-AS, menekankan pentingnya sertifikasi halal dan keterangan non-halal untuk produk.
Ma'ruf Amin menanggapi perjanjian perdagangan dengan AS, menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk produk impor dan perluasan pasar ekspor Indonesia.
Hatta menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam pertarungan internasional, tetapi harus menjadi subjek yang menentukan nasibnya sendiri.