Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dukung pemeriksaan BPK untuk Good Governance. Penilaian ini penting untuk perbaikan kinerja dan ketahanan pangan Pemprov Jateng.
Dari 1.222 rekomendasi hasil pemeriksaan, Kementerian Imipas mampu tuntaskan penyelesaian tindak lanjut hingga 92,16 persen, meski termasuk kementerian baru.
"Penegasan organ dan pegawai Danantara, anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN merupakan penyelenggara negara," kata Supratman.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).