Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Mardani dari PKS mendukung perubahan ini sejalan dengan putusan MK.
Wamendagri Bima Arya menilai revisi UU Pemerintahan Aceh untuk harmonisasi aturan dan pengelolaan Dana Otsus yang lebih efektif demi kesejahteraan rakyat Aceh.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny K Harman, mempertanyakan adanya revisi perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR.