Pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo mengkritik pedas Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kemenpar dinilai tidak bertaring mengurus pariwisata di Indonesia.
Pelaku pariwisata Labuan Bajo kritik Kemenpar karena dianggap tidak efektif dan mendorong peningkatan keselamatan dan dukungan lintas sektoral untuk pariwisata.
KPK menyoroti mekanisme penganggaran dana hibah di Kalteng. Jangan ada anggaran hibah sebelum proposal dari calon penerima disampaikan dan diverifikasi!